ALZAKI, FAIZ and Arjuna, Hendra and Irman, Irman (2026) DESAIN KELEMBAGAAN INDEPENDEN PENGAWAS SISTEM MERIT APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 121/PUU-XXII/2024). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) FAIZ_ALZAKI_2205040116_Ilmu_Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (520kB)
	Text (Abstrak) FAIZ_ALZAKI_2205040116_Ilmu_Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (393kB)
	Text (Bab I) FAIZ_ALZAKI_2205040116_Ilmu_Hukum - Bab I.pdf - Published Version Download (398kB)
	Text (Daftar Pustaka) FAIZ_ALZAKI_2205040116_Ilmu_Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (372kB)
	Text (Full Text) FAIZ_ALZAKI_2205040116_Ilmu_Hukum - Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji desain kelembagaan independen pengawas sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN) pascaterbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024. Perubahan rezim pengawasan sistem merit sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang membubarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan mengalihkan fungsi pengawasan kepada eksekutif menimbulkan potensi konflik kepentingan serta kekosongan mekanisme checks and balances dalam manajemen ASN. Putusan MK 121/PUU-XXII/2024 menegaskan kembali urgensi independensi lembaga pengawas, namun tidak merinci bentuk kelembagaan konkret sehingga menyisakan open legal policy bagi pembentuk undang-undang. Penelitian ini bertujuan merumuskan tugas, kewenangan, serta desain kelembagaan independen pengawas sistem merit ASN yang sesuai dengan mandat putusan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan historis, yang dianalisis melalui kerangka das sein–das sollen serta teori New Institutionalism, mencakup Historical Institutionalism, Rational Choice Institutionalism, dan Sociological Institutionalism. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, ratio decidendi Putusan MK 121/PUU-XXII/2024 mengunci dua parameter konstitusional yang mengikat, yaitu independensi lembaga pengawas dari kementerian/lembaga yang diawasi dan pembentukannya paling lambat 16 Oktober 2027. Kedua, skema pengawasan pasca-UU 20/2023 belum memenuhi mandat tersebut karena menyatukan fungsi pembuat kebijakan dan pengawas kebijakan dalam satu rumpun eksekutif, sementara model KASN terdahulu lemah pada kewenangan yang hanya rekomendatif serta akuntabilitas publik. Ketiga, penelitian ini merekomendasikan desain komisi administratif independen berbasis model Managed Devolution with Central Oversight, di mana Pejabat Pembina Kepegawaian tetap menjalankan manajemen sumber daya manusia harian secara terdesentralisasi, namun tunduk pada audit kepatuhan serta kewenangan adjudikasi yang final dan mengikat dari lembaga pengawas pusat yang independen secara struktural, fungsional, personal, dan keuangan, serta akuntabel kepada Presiden, DPR, dan publik.

Actions (login required)

View Item