CHANIAGO, ASRIADI and Nuraini, Lia and Kaloko, Ilhamda Fattah (2026) MEKANISME PEWARISAN ROYALTI NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) DALAM PENGALIHAN HAK EKONOMI BERULANG (ON-CHAIN ROYALTIES) PADA AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Asriadi_Chaniago_2205040137_Ilmu_Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (791kB)
	Text (Abstrak) Asriadi_Chaniago_2205040137_Ilmu_Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (186kB)
	Text (BAB I) Asriadi_Chaniago_2205040137_Ilmu_Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (333kB)
	Text (Daftar Pustaka) Asriadi_Chaniago_2205040137_Ilmu_Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (369kB)
	Text (Full Text) Asriadi_Chaniago_2205040137_Ilmu_Hukum - Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan teknologi blockchain telah melahirkan Non-Fungible Token (NFT) sebagai aset digital yang memiliki nilai ekonomi, termasuk melalui mekanisme onchain royalties yang memungkinkan pemegang hak memperoleh royalti secara otomatis melalui smart contract. Perkembangan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan hak ekonomi NFT sebagai objek warisan serta mekanisme pengalihannya kepada ahli waris dalam sistem hukum waris perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hak ekonomi berupa royalti NFT sebagai objek warisan menurut hukum perdata Indonesia serta mengkaji mekanisme pengalihan hak tersebut kepada ahli waris melalui mekanisme on-chain maupun off-chain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ekonomi berupa royalti NFT yang dihasilkan melalui mekanisme on-chain royalties pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai objek warisan karena memenuhi karakteristik benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara yuridis, hak tersebut beralih kepada ahli waris sejak pewaris meninggal dunia berdasarkan prinsip ipso jure. Namun demikian, pelaksanaan hak waris tersebut menghadapi kendala teknis berupa penguasaan private key atau seed phrase sebagai satu-satunya akses terhadap dompet digital (wallet) yang menyimpan NFT. Oleh karena itu, penggunaan wasiat sebagai sarana pengalihan akses terhadap aset digital menjadi langkah preventif yang penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan hak ahli waris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kepastian hukum terhadap pewarisan NFT tidak memerlukan pembentukan rezim hukum baru, melainkan harmonisasi terhadap ketentuan hukum benda, hukum waris, hukum hak kekayaan intelektual, hukum transaksi elektronik, serta regulasi perdagangan aset digital agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi blockchain secara komprehensif.

Actions (login required)

View Item