PUHO, ROSINAR SELA NOVITA TUTO and Endri, Endri and Irwandi, Syahputra (2026) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ALASAN PEMAAF DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) ROSINAR SELA NOVITA TUTO PUHO_190574201003_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (740kB)
	Text (Abstrak) ROSINAR SELA NOVITA TUTO PUHO_190574201003_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (442kB)
	Text (BAB I) ROSINAR SELA NOVITA TUTO PUHO_190574201003_Ilmu Hukum_BAB I.pdf - Published Version Download (485kB)
	Text (Daftar Pustaka) ROSINAR SELA NOVITA TUTO PUHO_190574201003_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (772kB)
	Text (Full Teks) ROSINAR SELA NOVITA TUTO PUHO_190574201003_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam hukum pidana, alasan pemaaf merupakan salah satu konsep penting yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf adalah keadaan yang menyebabkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana, meskipun perbuatannya terbukti melanggar hukum. Artinya, perbuatannya tetap dianggap sebagai tindak pidana, tetapi pelaku dimaafkan karena kondisi tertentu yang memengaruhi kesalahan atau kemampuan bertanggung jawabnya. Rumusan penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia. Bagaimana perkembangan pengaturan alasan pemaaf dalam hukum pidana pada KUHP baru. Adapun tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terkait alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan pengaturan alasan pemaaf dalam hukum pidana pada KUHP baru. Metode Penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terkait alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia berlandaskan asas geen straf zonder schuld, yaitu seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana, memiliki kemampuan bertanggung jawab, terdapat unsur kesalahan, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana. Alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku tanpa menghilangkan sifat melawan hukum perbuatannya, sehingga penerapannya harus dibuktikan secara cermat melalui alat bukti dan pertimbangan hakim, sebagaimana sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno. Selain itu, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memperbarui pengaturan alasan pemaaf secara lebih sistematis dan komprehensif dibandingkan KUHP lama, dengan menekankan aspek kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam penerapan pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Kesimpulannya adalah pertanggungjawaban pidana atas alasan pemaaf g hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana, memiliki kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana. Alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku tanpa menghilangkan sifat melawan hukum perbuatannya.

Actions (login required)

View Item