Muhammad, Rizky Syuhada and IMAM, YUDHI PRASTYA and Edison, Edison (2020) Implementasi Dalam Menerapkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Bintan. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Text Muhammad Rizky Syuhada_120563201131_Ilmuadministrasinegara - Rizky Syuhada.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Implementasi Peraturan Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di masih banyak tidak dipatuhi oleh masyarakat karena belum adanya sikap yang tegas untuk pelaku yang melanggar Peraturan Daerah serta tingkat pengawasan masih lemah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan, serta untuk mengetahui kendala-kendala Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Selanjutnya pada kerangka berfikir tetap mengacu pada konsep teori diatas dengan masing-masing aspek dan indikator-indikator tersebut. Dengan empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Jenis penelitian yang digunakanialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, informan penelitian berjumlah 5 orang informan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan(pedoman wawancara), observasi ( daftar ceklis), dokumentasi selanjutnya analisis data yangdilakukan dengan secara kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Umum di Kawasan Bintan Timur Kabupaten Bintan : 1. Komunikasi sudah terlaksana dari pembinaan dan pengawasan, 2. Sumber daya sudah dibentuk Tim Pemantau KTR akan tetapi patroli dan pengawasan masih kurang dijalankan, 3. Sikap pelaksana masih belum menjalankan tugas seperti kurangnya koordinasi antar dinas, 4. Struktur birokrasi yaitu sudah tugas masing-masing OPD yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa sikap pelaksana masih belum menjalankan tugas dengan pengawasanyang tegas terhadap penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok sehingga masih ada masyarakat yang merokok di tempat umum dan fasilitias publik yang tidak boleh merokok diwilayah tersebut. Saran dari penelitian ini perlu adanya sikap tegas dan memperkuat peraturan dengan sanksi lebih kuat agar masyarakat dapat patuh dan memberi efek jera kepada yang melanggar peraturan. Keyword: Implementasi Perda, Kawasan Bebas Rokok

Actions (login required)

View Item