Rudi, Prayetno and Pery, Rehendra Sucipta and Heni, Widiyanti (2020) KONSINYASI PENITIPAN UANG GANTI RUGI PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG TERHADAP PEMBEBASAN LAHAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN II TAPAK TOWER NO 14 TRANSMISI 150 KV BATAM-BINTAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Text RudiPrayetno_130574201032_IlmuHukum - Khairudin152.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Pengadilan Negeri dalam hal ini berperan selaku penerima Konsinyasi Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana Perpres No 36 Tahun 2005 jo Perpres No 65 Tahun 2006 mengatur lembaga penitipan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri (konsinyasi), yaitu dalam Pasal 10 ayat (2) Perpres No 65 Tahun 2006 dinyatakan bahwa “Apabila setelah diadakan musyawarah tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengadaan Tanah menetapkan besarnya ganti rugi dan menitipkan uang ganti rugi kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan, tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji dan meneliti mekanisme penitipan ganti kerugian dalam pengadaan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Pengadilan Negeri dan Untuk mengetahui implementasi hukum terhadap penetapan pengadilan dalam Konsinyasi penitipan ganti kerugian atas tanah yang digunakan untuk Pembangunan II Tapak Tower No 14 Transmisi 150 KV Batam – bintan, adapun teori yang digunakan adalah teori konsinyasi, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk Pembangunan II Tapak Tower No.14 Transmisi 150 kV Batam- Bintan disebabkan tidak adanya titik temu, sehingga proses di pengadilan-lah yang bisa menyelesaikan, Kegiatan konsinyasi oleh pihak PLN dilakukan atas dasar-dasar yang tertuang dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 yakni berdasarkan pasal 42 ayat (2) yang berisi tentang syarat apa-apa saja yang diperbolehkan untuk pemerintah melakukan kegiatan konsyinyasi

Actions (login required)

View Item