sarlinda, monita and Oksep, Adhayanto and Pery, Rehendra Sucipta (2020) URGENSI RATIFIKASI FRAMEWORK CONVENTION TOBACCO ON CONTROL DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Text Sarlinda Monita_160574201039_Ilmu Hukum - sarlinda monita.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Framework Convention Tobacco on Control adalah program pengendalian tembakau di tingkat nasional untuk menekan kematian dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penggunaan tembakau. Framework on Convention Tobacco Control (FCTC ) sendiri hadir dengan tujuan untuk melindungi generasi sekarang dan masa depan dari kehancuran kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi konsumsi tembakau dan paparan asap tembakau, untuk mengurangi secara terusmenerus dan secara substansial prevalensi konsumsi tembakau dan paparan asap tembakau. Urgensi Framework Convention Tobacco on Control di perlukan mengingat dampak bahaya dari tembakau yang akan dirasakan beberapa tahun mendatang, dampak tembakau ini dirasakan juga Indonesia sebagai negara berkembang yang tingkat penggunaan tembakau baik dikalangan dewasa, remaja dan anak-anak terus meningkat dikarenakan beberapa faktor. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Ratifikasi, Negara Kesejahteraan, dan Bahaya Rokok. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap bahan data sekunder atau data kepustakaan, dimana untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prisip hukum dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis faktafakta yang ada secara sistematis, faktual dan akurat yang menyangkut permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konvensi Framework Convention Tobacco On Control diperlukan di Indonesia mengingat pengendalian tembakau yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan masih sangat lemah sehingga diperlukannya kebijakan pemerintah untuk melindugi kesehatan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kata Kunci: Framework Convention Tobacco On Control, Perlindungan Kesehatan Masyarakat, Peran Pemerintah.

Actions (login required)

View Item