DEFI, FIERTRI MANALU and Kustiawan, Kustiawan and nazaki, nazaki (2020) PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Text Defi Fiertri Manalu_160565201028_Ilmu Pemerintahan - Defi Fiertri Manalu.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Di Indonesia permasalahan perlindungan terhadap anak sekarang ini menjadi salah satu isu yang diperbincangkan termasuk di Kota Tanjungpinang. Berbagai kasus yang terjadi beberapa tahun belakangan ini diantaranya adalah kekerasan terhadap anak, Penelantaran terhadap anak, pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain sebagainya. Demi terwujudnya menjamin keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan anak bangsa tidak hanya melibatkan keluarga inti, melainkan melibatkan pihak lain yaitu lingkungan, masyarakat, dan insansi pemerintah. Bentuk nyata upaya pemerintah menjamin perlindungan anak adalah mewujudkan pengembangan Kota Layak Anak di wilayah-wilayah Indonesia. Penelitian ini untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam menangani kasus anak berhadapan hukum Di Kota Tanjungpinang Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori peran pemerintah menurut Ndraha dalam Labolo (2010). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi). Teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian terhadap indikator tersebut maka hasil yang diperoleh dari kebijakan mengenai kasus anak berhadapan dengan hukum di Kota Tanjungpinang secara umum sudah berjalan dengan cukup baik, dilihat dari pencapaian tujuan kebijakan tersebut dengan terpenuhinya sebagian pemenuhan hak-hak anak. Meskipun, pemenuhan hak-hak anak belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih kurangnya koordinasi dan kepedulian masyarakat yang termasuk pihak keluarga serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Kata Kunci : Peran Pemerintah, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Kabupaten/Kota Layak Anak

Actions (login required)

View Item