Andreas, Bilfriant Sinaga and Dewi, Haryanti and Pery, Rehendra Sucipta (2021) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Bintan. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Text Andreas Bilfriant Sinaga_150574201024_Ilmu Hukum-1 - Andreas Bilfrian.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan permasalahan yang rutin terjadi setiap tahun khususnya pada musim kemarau. Karhutla yang terjadi dalam dua dekade terakhir, khususnya tahun 1997-1998, bukan hanya merupakan bencana lokal dan nasional, namun juga telah meluas menjadi bencana regional. Di kepulauan riau luas lahan yang terbakar adalah 5.621ha yang disebabkan oleh faktor manusia. Dengan total kasus yaitu 125 kasus dan telah diamankan 8 tersangka di kabupaten bintan dan salah satu tersangka diantaranya telah diproses oleh kepolisian namun belum sampai pada proses pengadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan dengan Pendekatan masalah yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan maksud dan tujuan dari suatu norma hukum. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. sumber data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2020 , dimana undang-undang tersebut mengatur regulasi terkait mekanisme pencegahan dan pembakaran lahan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penerapan Sanksi, Berkas P-21

Actions (login required)

View Item