NELLY, CRISTINA and RUMZI, SAMIN and ADJI, SURADJI MUHAMMAD (2021) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Text NELLYCRISTINA_160563201065_ILMUADMINEGARA - 160563201065 Nelly Cristina.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Program PTSL ialah salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan yang terdapat dalam bidang pertanahan. Tujuan dari PTSL yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam implementasi kebijakan pelaksanan PTSL ini peneliti memakai 6 indikator dari teori Van Metter dan Van Hord. Hasil dari penelitian ini dilihat dari dimensi Standar dan sasaran kebijakan yaitu dalam pelaksanaan PTSL BPN Kota Tanjungpinang berpedoman kepada Peraturan menteri ATR BPN dan Juknis PTSL. PTSL di Kota Tanjungpinang sudah tepat sasaran kepada bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Pada dimensi Sumber daya yaitu kuantitas sumber daya manusia yaitu pegawai BPN masih tidak mencukupi, pemenuhan sarana dan prasaran memerlukan waktu cukup lama. Pada dimensi Komunikasi antar organisasi yaitu komunikasi yang dilakukan BPN kepada istansi lain telah efisien hal ini terbukti dengan dilakukannya sosialisasi PTSL sebelum dilakukannya pengukuran. Pada dimensi Karakteristik organisasi yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PTSL memiliki peran dan tugas serta koordinasi yang jelas dan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pada dimensi lingungan sosial, ekonomi dan politik yaitu kondisi sosial, ekonomi dan politik Kota Tanjungpinang memberikan dorongan yang positif dalam implementasi PTSL. Pada dimensi disosisi atau sikap para pelaksana yaitu BPN Kota Tanjungpinang memahami, menerima dan mendukung keberhasilan proyek PTSL. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan PTSL seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang cukup memakan waktu, kurangnya kuantitas pegawai BPN Kota Tanjungpinang, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya memiliki sertifikat tanah, terdapat tanah terlantar yang pemiliknya berdomisili di luar Kota Tanjungpinang. Kesimpulan bahwa dalam implementasi kebijakan pelaksanaan PTSL di Kota Tanjungpinang telah terlaksana dan mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat ditandai dengan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat Kota Tanjungpinang. Kata Kunci: Program PTSL, Pendaftaran tanah.

Actions (login required)

View Item