Anisa Riski, Munanda and Marnia, Rani and Heni, Widiyani (2021) PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH BERDASARKAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 94/PDT.BTH/2018/PN TPG). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Text Anisa Riski Munanda_170574201016_Ilmu Hukum - 170574201016 Anisa Riski Munanda(1).pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang dalam suatu wilayah tertentu akan memerlukan tanah untuk kehidupannya, sering dijumpai proses jual beli tanah dilakukan dibawah tangan, yang sangat rawan akan berbagai resiko, penelitian yang dilakukan di dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dari jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara dibawah tangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dimana fokus penelitian adalah mengakaji penerapan kaidah�kaidah atau norma-norma hukum. Objek dan lokasi penelitian skripsi ini adalah perkara putusan Nomor: 94/Pdt.Bth/2018/PN.Tpg, lokasi penelitian ini dilakukan di pengadilan Negeri Tanjungpinang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melalui studi pustaka dengan mengkaji literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian serta studi dokumen dengan mengkaji peraturan Perundang-Undangan. Data yang diperoleh selama penelitian ini baik dalam bentuk bahan Hukum Primer, bahan hukum sekuder dan bahan hukum tersier akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deksriptif. Setelah melakukan penelitian ini penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, yaitu perjanjian jual beli hak atas tanah yang dilakukan di kertas bersegel yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan dibubuhi tanda tangan, maka untuk perjanjian jual beli nya sendiri dapat dianggap sah karena memenuhi unsur pokok dari perjanjian: hanya saja untuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli jika terdapat suatu permasalahan sangat lemah karena akta dibawah tangan akan dapat dikalahkan oleh alat bukti yang otentik, sehingga untuk menyikapi supaya kasus pada Putusan No 94/Pdt.Bth 2018/Pn. Tpg tidak terjadi lagi untuk kedepannya maka setiap perjanjian jual beli hak atas tanah untuk segera dilakukan pemisahan hak/peralihan hak, untuk mewujudkan ini memerlukan perhatian Khusus dari semua elemen masyarakat/Pemerintahan yang mengurus bidang Pertanahan

Actions (login required)

View Item