Wan Muhammad Reza, Pahlepi and Hendra, Arjuna and Ayu, Efritadewi (2021) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN EKSPLOITASI EKONOMI KEPADA ANAK SEBAGAI PENGEMIS (Studi Kasus Kota Batam). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Text Wan Muhammad Reza Pahlepi_160574201045_Ilmu Hukum - Wan riza Wahyuni.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sumber daya manusia yang harus kita lindungi, karena mereka adalah anak�anak bangsa dan akan terus membangun negara. Salah satu upaya perlindungan terhadap anak telah diatur dalam konstitusi dan juga dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Maka salah satu upaya perlindungan anak tersebut adalah agar anak terhindar dari ekploitasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan Untuk memahami apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak sebagai pengemis dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana atau tidak dan Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan orang tua yang melakukan eksploitasi ekonomi kepada anak sebagai pengemis. Metode yang digunakan adalah metode normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya masih ditemui khususnya di Kota Batam anak-anak yang bekerja di jalan seperti menjual koran maupun mengemis. hal ini terjadi di karenakan adanya eksploitasi ekonomi yang didasarkan pada beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan. Perbuatan eksploitasi terhadap anak merupakan perbuatan yang telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan oleh karena itu perbuatan orang tua tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya. Dari hasil penelitian penulis anak-anak yang mengemis dikarenakan adanya paksaan dari orang tua hal ini merupakan eksploitasi ekonomi yang terjadi di Kota Batam. Kasus ini telah melanggar ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Namun sayangnya penerapan Pasal 76I di Kota Batam sendiri masih belum efektif, lemahnya penegakkan hukum serta masyarakat belum mampu menaati dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kurangnya respon dari masyarakat

Actions (login required)

View Item