Desti, Elisna and Rumzi, Samin and Agus, Hendrayady (2021) PENGAWASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP SERTIFIKAT HALAL PADA RUMAH PEMOTONGAN AYAM DI TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Text Desti Elisna_150563201070_Ilmu Administrasi Negara - desti elisna1996.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan dan jaminan masyarakat dalam mengkosumsi dan menggunakan produk halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap sertifikat halal pada rumah pemotongan ayam di Tanjungpinang yang dilakukan oleh BPJPH, LPPOM MUI Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari beberapa dimensi-dimensi yakni pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan pengamatan yang akan menghasilkan suatu pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dari penelitian ini yaitu ketua satgas badan penyelenggaraan jaminan produk halal (BPJPH), wakil direktur lembaga pengkajian pangan,obat-obatan dan kosmetik (LPPOM), ketua fatwa MUI, pemilik usaha rumah pemotongan ayam dan masyarakat. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini bahwa pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap sertifikat halal pada rumah pemotongan ayam, adalah : pertama, Proses dari pemantauan masih mempunyai kendala terhadap sertifikat halal ini karena kurangnya sosialisasi terhadap Jaminan Produk Halal dan kurangnya anggota BPJPH untuk menjalankan proses jaminan halal tersebut. Kedua, Proses pemeriksaan dilakukan oleh BPJPH dan LPPOM MUI yang banyak ditemukan penyimpangan penyimpangan terjadi yang tidak sesuai dengan keriteria Standar Jaminan Halal. Ketiga, Dari proses penilaian ini ada beberapa ditemukan kejanggalan seperti telah bergantinya pemotong, kurangnya kebersihan di lokasi usaha dan hewan peliharaan yang sering berkeliaran di tempat usaha. Empat, Proses pengamatan saat ini masih belum bisa dilakukan karena hak dan wewenang BPJPH masih belum bisa dilaksanakan karena undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal masih belum bisa diterapkan sepenuhnya. Kesimpulannya BPJPH saat ini belum bisa melakukan pengawasan sepenuhnya hanya sebatas sosialisasi terhadap undang-undang jaminan produk halal sampai pelaksanaan pengawasan bisa dilaksanakan pada tahun 2024. Dan saat ini masih banyak ditemukan pelaku usaha yang tidak taat peraturan yang ada

Actions (login required)

View Item