SIAHAAN, YOHANES and SURYADI, SURYADI and Nuraini, Lia (2022) PENERAPAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN HARGA NOMINAL RUPIAH YANG TIDAK BERLAKU LAGI (STUDI KASUS PASAR SWALAYAN KOTA TANJUNGPINANG). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) YOHANES_SIAHAAN_170574201065_ILMU HUKUM-Cover.pdf.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Abstrak) YOHANES_SIAHAAN_170574201065_ILMU HUKUM-Abstrak.pdf.pdf - Published Version Download (124kB)
	Text (Bab 1) YOHANES_SIAHAAN_170574201065_ILMU HUKUM-BAB 1 .pdf.pdf - Published Version Download (781kB)
	Text (Daftar Pustaka) YOHANES_SIAHAAN_170574201065_ILMU HUKUM-Daftar Pustaka.pdf.pdf - Published Version Download (491kB)
	Text (Full Teks) YOHANES_SIAHAAN_170574201065_ILMU HUKUM-Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Konsumen dan pelaku usaha memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha kerap kali mencantumkan harga dengan menggunakan nominal rupiah yang tidak berlaku lagi seperti Rp. 26.550.-. Akibat adanya pencantuman harga nominal rupiah yang tidak berlaku lagi, pelaku usaha melakukan pembulatan harga sehingga konsumen menerima kembalian harga yang tidak sesuai yang diakibatkan oleh pembulatan harga tersebut. Sejatinya uang kembalian merupakan hak yang melekat pada diri konsumen, sehingga pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen khususnya dalam hal uang kembalian konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembulatan harga pada pasar swalayan Kota Tanjungpinang yang masih mencantumkan nominal rupiah yang tidak berlaku lagi, dan perlindungan konsumen terhadap praktik pembulatan harga nominal rupiah yang tidak berlaku lagi pada pasar walayan Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif atau peraturan perundang-undangan serta dokumen tertulis secara in action atau faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa terdapat empat pasar swalayan yang masih mencantumkan nominal rupiah yang tidak berlaku lagi yaitu H, SPS, SPL, dan SK. Akibat dari pencantuman nominal rupiah yang tidak berlaku lagi, pelaku usaha melakukan pembulatan harga terhadap kembalian konsumen. Perbuatan pelaku usaha dalam membulatkan harga yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen merupakan perbuatan melawan hukum. Pembulatan harga diatur dalam Permendag Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 dengan melalui mekanisme atau tata cara dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen untuk meminta kesediaan atau kesepakatan untuk membulatkan harga. Perlindungan konsumen terhadap praktik pembulatan harga yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dapat ditempuh melalui proses Litigasi atau pengadilan dan Non-litigasi atau diluar pengadilan seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Actions (login required)

View Item