HAIRUDIN, HAIRUDIN and Efritadewi, Ayu and Widiyani, Heni (2022) PERTANGGUNJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBELI TELUR PENYU DI KOTA TANJUNGPINANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (COVER) HAIRUDIN_150574201063_ILMU HUKUM_COVER.pdf Download (24MB)
	Text (ABSTRAK) HAIRUDIN_150574201063_iILMU HUKUM_ABSTRAK.pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) HAIRUDIN_150574201063_ILMU HUKUM_BAB 1.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) HAIRUDIN_150574201063_ILMU HUKUM_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (5MB)
	Text (FULL TEKS) HAIRUDIN_150574201063_FULL TEKS.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia ada 6 jenis penyu yang dilindungi yaitu, Penyu Hijau, Penyu Pipih, Penyu Sisik, Penyu Belimbing, Penyu Ridel dan Penyu Temapayan. Kepulauan Riau menjadi salah satu tempat jalur persebaran penyu sisik (Embricata). Meskipun Indonesia memiliki kekayaan satwa yang berlimpah, namun dikenal sebagai Negara dengan tinggkat tertinggi dalam kepuhanan satwa yang dilindungi. Kareana di akibat kan tidak terkendalinya perbuatan tindak pidana terhadap satwa yang di lindungi seperti penyeludupan dan perdagangan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban pidanan terhadap Pembeli telur penyu di kota Tanjungpinang serta mempelajari dan memahami proses bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli telur penyu. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan menggunakan analisis data dengan observasi, Wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun hasil penelitian ini Pada dasarnya seseorang yang membeli telur penyu telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia., hal tersebut terjadi dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan status telur penyu yang dilarang untuk diperjualbeliakan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana kepada pembeli yang diberikan oleh aparat penegak hukum belum berjalan dengan semestinya dikarenakan tidak berjalannya fungsi aparat penegak hukum dalam menjalani tugas nya. Sehingga masih banyak masyarakat yang menjual maupun membeli telur penyu di Kota Tanjungpinang.

Actions (login required)

View Item