MAULANA, RASYID and Setiawan, Ramadhani and Edison, Edison (2019) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 KABUPATEN BINTAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Rasyid Maulana_150563201079_Ilmu Administrasi Negara_Cover.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Abstrak) Rasyid Maulana_150563201079_Ilmu Administrasi Negara_Abstrak.pdf - Published Version Download (888kB)
	Text (BAB I) Rasyid Maulana_150563201079_Ilmu Administrasi Negara_BAB I.pdf - Published Version Download (958kB)
	Text (Daftar Pustaka) Rasyid Maulana_150563201079_Ilmu Administrasi Negara_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (920kB)
	Text (Full Teks) Rasyid Maulana_150563201079_Ilmu Administrasi Negara_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus bersama-sama dan menjadi tanggungjawab bersama. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan maksud untuk memahami permasalahan yang dialami oleh subjek penelitian yakni faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan. Fenomena ini Peneliti kaji secara mendalam dengan menggunakan teori Kebijakan George C. Edward III yang menjelaskan guna mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan, dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. George C. Edward III juga menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yakni komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah di implemnetasikan akan tetapi belum efektif, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindugan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan Provinsi Kepuluan Riau yang menjadi leading sektor sudah berusaha menjalankan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak namun sosialisasi tidak sering di lakukan dan penyebaran informasi juga hanya dengan cara disiarkan diradio RRI, sosialisasi dimasing-masing OPD dan Kecamatan serta pembagian stikerstiker, pampflet, baliho dan sebagainya juga belum di lakukan. Sosialisasi jika dilakukan tidak intens dengan jumlah perserta yang hadir hanya sedikit belum bisa sampai ke semua lapisan menyeluruh seperti masyarakat dan semua pegawai karena yang menghadiri sosialisasi hanya perwakilan saja dari masing-masing OPD saja.

Actions (login required)

View Item