AFRIANI, SARI and Ramadhani, Setiawan and Edison, Edison (2022) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DALAM PENGAWASAN BERITA HOAX (Studi Kasus: Dinas Komunikasi Dan Transaksi Elektronik Kota Tanjungpinang). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (cover) Sari_Afriani_160563201022_Ilmu_Administrasi_Negara_COVER.pdf - Published Version Download (512kB)
	Text (ABSTRAK) Sari_Afriani_160563201022_Ilmu_Administrasi_Negara_ABSTRAK.pdf - Published Version Download (140kB)
	Text (BAB I) Sari_Afriani_160563201022_Ilmu_Administrasi_Negara_BAB I.pdf - Published Version Download (211kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Sari_Afriani_160563201022_Ilmu_Administrasi_Negara_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (200kB)
	Text (FULL TEKS) Sari_Afriani_160563201022_Ilmu_Administrasi_Negara_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ialah salah satu upaya untuk merngatasi permasalahan penyebaran berita hoax di media sosial yaitu memberikan kepastian hukum pidana berdasarkan pasal 45A dalam transaksi elektornik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) mengenai penyebaran berita hoax di media sosial yaitu Facebook, Instagram, Whastapp, Twitter. Tujuan penelitian implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membahas dan mengatur fenomena penyebaran berita hoax di media sosia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif terdapat sebanyak 17 informan dalam penelitian dengan menggunakan tenik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini dilihat dari Teori van Metter dan Van Horn yaitu; dimensi standar dan sasaran kebijakan pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transakasi Elektronik sudah tepat sasaran sesuai dengan SOP yang di tetapkan. Pada dimensi sumber daya yaitu kuantitas sumber daya manusia yaitu pegawai Diskominfo masih tidak mencukupi, perlunya pemenuhan sarana prasaran di beberapa bidang. Pada dimensi Komunikasi antar organisasi yaitu komunikasi yang dilakukan Diskominfo kepada istansi lain yaitu Kapolres Tanjungpinang telah efisien hal ini terbukti dengan dilakukannya sosialisasi penyebaran berita hoax kepada masyarakat dan anak sekolah di media sosial. Pada dimensi Karakteristik organisasi yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektonik memiliki peran dan tugas serta koordinasi yang jelas dan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pada dimensi lingungan sosial, ekonomi dan politik yaitu kondisi sosial, ekonomi dan politik Kota Tanjungpinang memberikan dorongan yang positif dalam implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektroni (ITE) dalam pengawasan berita hoax di Kota Tanjungpinang. Pada dimensi dipsosisi implementor yaitu Diskominfo Kota Tanjungpinang memahami, menerima dan mendukung keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Informasin dan Transaksi Elektronik.

Actions (login required)

View Item