SINSIH, YULICIA CANCER and Edison, Edison and Setiawan, Ramadhani (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN (STUDI KASUS PAJAK IMPOR BARANG KIRIMAN DI KOTA BATAM). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Yulicia Cancer Sinsih_170563201099_Ilmu Administrasi Negara-Cover.pdf.pdf - Published Version Download (834kB)
	Text (Abstrak) Yulicia Cancer Sinsih_170563201099_ Ilmu Administrasi Negara-Abstrak.pdf.pdf - Published Version Download (296kB)
	Text (Bab I) Yulicia Cancer Sinsih_170563201099_ Ilmu Administrasi Negara-Bab I.pdf.pdf - Published Version Download (470kB)
	Text (Daftar Pustaka) Yulicia Cancer Sinsih_170563201099_ Ilmu Administrasi Negara-Daftar Pustaka.pdf.pdf - Published Version Download (523kB)
	Text (Full Teks) Yulicia Cancer Sinsih_170563201099_ Ilmu Administrasi Negara-Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan impor barang kiriman adalah salah satu upaya pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri. Batam merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Ini mengakibatkan barang impor yang keluar dari Kota Batam dikenakan pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. (studi kasus pajak impor barang kiriman di Kota Batam). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu pelaksana pemeriksa dari Bea Cukai KPU Batam, PT.Pos Indonesia KCU Batam, serta beberapa masyarakat Kota Batam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model Implementasi Edward III yang memiliki 4 indikator. Adapun hasil penelitian dilihat dari indikator yang digunakan yaitu : 1) Komunikasi, sudah optimal karena adanya koordinasi pihak bea dan cukai kepada penyelenggara pos, dan sudah adanya sosialisasi kepada masyarakat, 2) Sumber daya, belum optimal karena dalam pengecekan cukup memakan waktu sehingga memperlambat proses pengiriman. 3) Disposisi sudah optimal dilihat dari pemahaman pelaksana dan mendukung berjalannya kebijakan. 4) Stuktur Birokrasi, sudah optimal sebab adanya kerjasama dan SOP mengacu kepada PMK no 199 tahun 2019. Kesimpulan bahwa kebijakan PMK no 199 tahun 2019 sudah berjalan secara optimal karena dilihat dari indikator yang berhasil ada tiga, sedangkan satu indikator yang belum berhasil. Saran peneliti, agar meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai PMK agar lebih mengerti dan lebih mempersingkat waktu serta menambah pegawai agar mempercepat dalam proses pengiriman barang. Kata kunci : Implementasi, Impor Barang Kiriman, Kota Batam

Actions (login required)

View Item