ARDIANSYAH, RENALDI and Sucipta, Pery Rehendra and Syahputra, Irwandi (2022) PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN BAGI WARGA NEGARA ASING DI ZEEI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN PERIKANAN NO. 22/PID.SUS-PRK/2020/PN TPG). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) RENALDI ARDIANSYAH_180574201008_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (662kB)
	Text (Abstrak) RENALDI ARDIANSYAH_180574201008_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (43kB)
	Text (BAB 1) RENALDI ARDIANSYAH_180574201008_Ilmu Hukum - BAB 1.pdf - Published Version Download (111kB)
	Text (Daftar Pustaka) RENALDI ARDIANSYAH_180574201008_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (93kB)
	Text (Full Teks) RENALDI ARDIANSYAH_180574201008_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana yang umum terjadi di perairan Indonesia adalah tindak pidana perikanan, yaitu illegal fishing, kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejahatan perikanan yang paling banyak terjadi di wilayah ZEEI adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan asing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak pidana kurungan pengganti denda terhadap tindak pidana perikanan bagi warga negara asing di ZEEI. Jenis penelitian yang diterapkan penulis dalam menyusun penelitian ialah yuridis normatif, suatu pendekatan yang berlandaskan pada hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini berdasarkan dengan melihat pada Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 dan pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, keduanya hanya melarang untuk penjatuhan hukuman pidana penjara dan pidana badan, sementara UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Perikanan tidak ada mengatur ketentuan alternatif pengganti dari hukuman apabila terpidana tidak sanggup membayar denda, sehingga masih terdapat adanya kekosongan dan ketidakpastian hukum. Penjatuhan pidana kurungan pengganti denda ini akan menjadi jalan keluar dan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan hukum berupa kepastian hukum dimana pidana kurungan pengganti denda ini digunakan sebagai pemaksa atau alternatif pidana bagi pelaku untuk membayar pidana denda dan dapat memberikan adanya kekuatan eksekutorial pada putusan serta dapat tercapainya tujuan pemidanaan pada putusan tersebut. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas I A pada Nomor Perkara 22/Pid.Sus-Prk/2020/PN Tpg adalah benar. Pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing di Wilayah ZEEI pada persidangan dengan menerapkan subsider sudah tepat karena Hakim berkesimpulan bahwa untuk mengisi kepakuman hukum pada Undang-Undang Perikanan.

Actions (login required)

View Item