PASARIBU, NAOMI ROMA ULITA and Adhayanto, Oksep and Syahputra, Irwandi (2023) IMPLEMENTASI PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Naomi Roma Ulita Pasaribu_180574201075_Ilmu Hukum_Cover.pdf.pdf - Published Version Download (382kB)
	Text (Abstrak) Naomi Roma Ulita Pasaribu_180574201075_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf.pdf - Published Version Download (61kB)
	Text (BAB I) Naomi Roma Ulita Pasaribu_180574201075_Ilmu Hukum_BAB I.pdf.pdf - Published Version Download (242kB)
	Text (Daftar Pustaka) Naomi Roma Ulita Pasaribu_180574201075_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka. pdf.pdf - Published Version Download (191kB)
	Text (Full Teks) Naomi Roma Ulita Pasaribu_180574201075_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang ditempati oleh narapidana yang hingga saat ini masih mengalami Over Kapasitas. Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak narapidana. Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu hak narapidana berupa pengintegrasian ke dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya dalam mengurangi Over Kapasitas hunian Pemasyarakatan. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui proses pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, Hambatan dalam Proses Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Dampak diberikannya Pembebasan Bersyarat terhadap Over Kapasitas. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis atau empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Namun tidak semua narapidana yang memenuhi syarat substantif bisa mengajukan usulan Pembebasan Bersyarat karena tidak memenuhi syarat administratif. Hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembebasan bersyarat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam yaitu Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membutuhkan waktu yang cukup lama, narapidana harus mempunyai penjamin dari pihak keluarga, dan narapidana masih melakukan pelanggaran hukum disiplin pada Lembaga Pemasyarakatan. Serta Dampak diberikannya Pembebasan Bersyarat sebagai upaya mengurangi kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Kebijakan ini merupakan kebijakan pembinaan dalam konsep reintegrasi sosial yang paling baik dalam membebaskan narapidana sehingga penghuni lembaga pemasyarakatan tidak mengalami Over Kapasitas. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diketahuinya proses pelaksanaan pembebasan bersyarat, hambatan dalam proses pelaksanaan pembebasan bersyarat dan dampak pembebasan bersyarat terhadap Over Kapasitas Lapas. Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana.

Actions (login required)

View Item