DEVI TAMBA, SEPTIANA and Samin, Rumzi and Poti, Jamhur (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN PARKIR KOTA BATAM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Septiana Devi Tamba_180563201050_Ilmu Administrasi Negara_Cover.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Abstrak) Septiana Devi Tamba_180563201050_Ilmu Administrasi Negara_Abstrak.pdf - Published Version Download (408kB)
	Text (BAB1) Septiana Devi Tamba_180563201050_Ilmu Administrasi Negara_BAB1.pdf - Published Version Download (527kB)
	Text (Daftar Pustaka) Septiana Devi Tamba_180563201050_Ilmu Administrasi Negara_Daftar-Pustaka.pdf - Published Version Download (514kB)
	Text (Full Teks) Septiana Devi Tamba_180563201050_Ilmu Administrasi Negara_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dengan diberlakukannya hal itu kewenangan daerah semakin besar untuk mengolah sumber penerimaan daerah. PAD sendiri merupakan pendapatan yang bersumber pada pajak hasil retribusi daerah. Selain itu retribusi parkir memberikan pengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu guna mengetahui bagaimana pengimplementasian Peraturan Daerah No 3/ 2018 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan proses pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan penelitian adalah teori menurut Edward III yang mengemukakan 4 komponen yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan suatu kebijakan yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi serta Birokrasi. Teknik penyajian data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan kepada masyarakat dapat dikatakan belum baik dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui perda ini. Sedangkan dalam hal seumberdaya dapat dikatakan juga belum efektif hal ini dikarenakan belum mencukupinya jumlah tenaga kerja, finansial maupun sarana dan prasarana. Disposisi/sikap para implementor yang masih menyewakan lahannya kepada juru parkir liar. Struktur birokrasi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Batam sudah ditetapkan di dalam Peraturan Walikota (PERWAL) bahkan di Peraturan Daerah (PERDA).Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dominan tentunya retribusi parkir sangat berpengaruh terhadap penerimaan Kota Batam. Implementasi Peraturan Daerah tentang kebijakan retribusi parkir Kota Batam dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah belum berjalan dengan efektif hal ini disebabkan komunikasi, sumberdaya, disposisi maupun birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka perlunya dilakukan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi parkir. Hal ini untuk pelaksanaan retribusi parkir secara maksimal.

Actions (login required)

View Item