HANDAYANY, MUNICHA and Dewi, Haryanti and Ayu, Efritadewi (2023) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR: 367/PID.SUS/2019/PN.BTM). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) MUNICHA_HANDAYANI_160574201006- Cover.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Abstrak) MUNICHA_HANDAYANY_160574201006 - Abstrak.pdf - Published Version Download (228kB)
	Text (BAB I) MUNICHA_HANDAYANY_160574201006 - BAB I.pdf - Published Version Download (568kB)
	Text (Daftar Pustaka) MUNICHA_HANDAYANY_160574201006 - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (423kB)
	Text (Full Teks) MUNICHA_HANDAYANY_160574201006 - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah telah membuat kebijakan dengan memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran, namun banyaknya oknum-oknum di Indonesia yang tidak bertanggung jawab mengikut sertakan perekrutan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal, berdasarkan Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2019/Pn.Btm sebagaimana telah terbukti secara sah terdakwa melakukan tindak pidana orang perseorangan yang turut serta tampa hak menempatkan pekerja migran Indonesia dengan jumlah calon pekerja migran sebanyak 47 orang. Penelitiann ini membahas bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pekerja migran Indonesia pada Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2019/Pn.Btm dengan tujuan untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pekerja migran Indonesia. Seharusnya penempatan pekerja migran Indonesia hanya dapat dilakukan oleh badan yang memilki dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemeritah Negera yang memberikan pekerjaan bagi calon pekerja migran, dan mendapatkan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran atau yang dikenal (SIP3MI). Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan kasus karna objek penelitian adalah putusan pengadilan. Berdasarkan analisis yuridis dan telaah terkait pertimbangan hakim dapat disimpulan bahwa majelis hakim tidak memberikan argumentasi/pertimbangan secara jelas dan komprehensif kenapa memilih UU tentang perlindungan pekerja migran dan mengesampingkan UU tindak pidana perdagangan orang, juga kurang menerapkan pendekatan keilmuan.

Actions (login required)

View Item