MASITHAH, MASITHAH and Kustiawan, Kustiawan and Riyadi, Sayed Fauzan (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH PERBATASAN DI BIDANG EKONOMI KELAUTAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA (2017-2021). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Masithah_180564201022_Hubungan Internasional_Cover.pdf - Published Version Download (662kB)
	Text (Abstrak) Masithah_180564201022_Hubungan Internasional_Abstrak.pdf - Published Version Download (222kB)
	Text (BAB) Masithah_180564201022_Hubungan Internasional_BAB1.pdf - Published Version Download (961kB)
	Text (Daftar Pustaka) Masithah_180564201022_Hubungan Internasional_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (full teks) Masithah_180564201022_Hubungan Internasional_Full teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini memaparkan implementasi kebijakan pengembangan potensi ekonomi kelautan di perbatasan Oleh pemerintah di Kabupaten Natuna pada tahu 2017-2021. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tatakelola pemerintah Kabupaten Natuna dalam melakukan pengembangan ekonomi kelautan di Natuna yang berada pada kawasan perbatasan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan bersumber pada data yang diperoleh melalui wawancara dengan melakukan pengumpulan data berupa analisis pustaka yang mengandalkan beberapa referensi berupa dokumen, buku, jurnal dan artikel. Hasil penelitian, wilayah Kabupaten Natuna yaitu pada peran yang dilkukan pemerintah menurut teori tata kelola perbatasan dimana teori ini menyatakan bahwa dalam pengelolaan wilayah perbatasan diabangun melalui 4 Prinsip dan 5 proses. Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Natuna secara prinsip secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik dan semana mesti. Pengelolaan secara proses dalam pengelolaan pengembangan di Natuna secara keseluruhan belum dilkukan secara optimal, itu dikarenkan pada proses belum dikelola secara baik. Peran dan tata kelola yang dilakukan pemerintah daerah untuk memajukan daerah perbatasan dalam bentuk untuk mencapai sebuah tujuan bersama yaitu pengembangan ekonomi perbatasan dibidang kelautan yang lebih maju, maka antara pemerintah dan pelaksana kegiatan harus memiliki tujuan yang searah dengan menggunakan prinsip tata kelola perbatasan. Dalam penerapan teori tata kelola perbatasan tersebut, pemerintah harus memiliki prinsip dan menjalankan proses secara bersamaan agar program yang sudah dirancang pemerintah dapat berjalan secara optimal.

Actions (login required)

View Item