ANGGARA, ARI and Adhayanto, Oksep and Widiyani, Heni (2023) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA PENUBA TIMUR DI KABUPATEN LINGGA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) ARI_ANGGARA_170574201030_Ilmu_Hukum-Cover.pdf Download (449kB)
	Text (Abstrak) ARI_ANGGARA_170574201030_Ilmu_Hukum-Abstrak.pdf Download (24kB)
	Text (BAB I) ARI_ANGGARA_170574201030_Ilmu_Hukum-BAB l.pdf Download (678kB)
	Text (Daftar Pustaka) ARI_ANGGARA_170574201030_Ilmu_Hukum-Daftar Pustaka.pdf Download (437kB)
	Text (FULLTEXT) ARI_ANGGARA_170574201030_Ilmu_Hukum-Full Teks_compressed (2).pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Korupsi adalah macam perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang dimiliki oleh oknum pejabat publik untuk menguntungkan atau memperkaya dirinya atau pihak-pihak lain, namun disisi lain merugikan keuangan negara. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai dana desa mencapai Rp 1 Milliyar. Adanya kasus yang menyeret oknum paratur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal dan diawasi oleh semua lapisan. Dalam hal penegakan tindak pidana korupsi di daerah ada dua penegak hukum yang lebih dominan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu kepolisian dan kejaksaan walaupun komando penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tetap ada di Komisi Pemberantasan Korupsi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga serta apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa penuba timur di Kabupaten Lingga. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan sosio legal dengan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian dengana adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh kepala desa penuba timur yang karena jabatannya menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, terkait penegakan hukum yang dilakukan bahwa kejaksaan dan kepolisian telah melakukan tugasnya sesui SOP dan kewenangannya masing-masing, namun terdapat hambatan dalam penanganan kasus korupsi dana desa penuba timur yang mana terdapat pelaku yang melarikan diri sehingga menghambat penegakan hukum itu sendiri serta berkaitan dengan penggantian kerugian keuangan negara terdakwa tidak bisa mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan asset yang ia miliki, Adapun faktor penyebab terjadinya korupsi dana yaitu faktor desakan kebutuhan ekonomi,dan faktor kesempatan karena jabatan sebagai kepala desa. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diketahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa penuba timur di kabupaten lingga serta apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa penuba timur di kabupaten lingga

Actions (login required)

View Item