KOESWARA, RAMADA and Suryadi, Suryadi and Pery Rehendra, Sucipta (2023) IMPLIKASI YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
![[img]](http://repositori.umrah.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
RAMADA_KOESWARA_190574201140_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (680kB) |
|
Text (ABSTRAK)
RAMADA_KOESWARA_190574201140_IlmuHukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (42kB) |
|
Text (BAB 1)
RAMADA_KOESWARA_190574201140_IlmuHukum_BAB_1.pdf - Published Version Download (413kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
RAMADA_KOESWARA_190574201140_ILMU HUKUM_ DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Published Version Download (397kB) |
|
Text (FULL TEKS)
RAMADA KOESWARA_190574201140_Ilmu Hukum_ Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy |
Abstract
Perkawinan beda agama ialah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan berbeda keyakinan dan agama. Pada prakteknya sangat mungkin terjadi perkawinan antara pemeluk dengan agama yang berbeda. Salah satu contoh kasus yang terjadi di dalam masyarakat adalah pernikahan beda agama diwilayah Jakarta Selatan, Surabaya, dan Tanggerang. Melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL, Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby., dan Penetapan Pengadilan Negeri Tanggerang Nomor 1139/Pdt.P/2022/PN Tng dalam pokoknya majelis hakim memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi mencatatkan perkawinannya dan menerbitkan Akta Perkawinan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui implikasi yuridis atau akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. selanjutnya hasil penelitian ini yaitu impilkasi putusan dimaksud yang pertama terhadap uu tentang perkawinan tidak secara eksplisit mengatur tentang perkawinan beda agama, kedua, uu adminduk pun tidak mengatur sama sekali perkawinan beda agama, dan ketiga, KHI secara tegas melalui Fatwa MUI melarang perkawinan beda agama bila dilakukan oleh masyarakat beragama islam, akan tetapi dalam prakteknya pemerintah tetap dapat mendaftarkan perkawinan beda agama bila sudah mendapatkan penetapan penadilan negeri.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Subjects: | 300. Ilmu Sosial > 340 Law/Ilmu Hukum 300. Ilmu Sosial > 340 Law/Ilmu Hukum > 346 Private Law/Hukum Privat, Hukum Perdata 300. Ilmu Sosial > 340 Law/Ilmu Hukum > 347.05 Civil Procedure/Hukum Acara Perdata |
|||||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Hukum | |||||||||
| Depositing User: | user ilmuhukum | |||||||||
| Date Deposited: | 31 Jan 2023 07:43 | |||||||||
| Last Modified: | 31 Jan 2023 07:43 | |||||||||
| URI: | http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/4795 |
Actions (login required)
 |
View Item |