MELIALA, M. REZA IRAWAN and Arjuna, Hendra and Efritadewi, Ayu (2023) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK TANPA HAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI TANJUNG PINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) M. Reza Irawan Meliala_160574201028_IlmuHukum-Cover.pdf - Published Version Download (758kB)
	Text (Abstrak) M. Reza Irawan Meliala_160574201028_IlmuHukum-Abstrak.pdf - Published Version Download (39kB)
	Text (BAB I) M. Reza Irawan Meliala_160574201028_IlmuHukum-BAB I.pdf - Published Version Download (80kB)
	Text (Daftar Referensi) M. Reza Irawan Meliala_160574201028_IlmuHukum-daftar referensi.pdf - Published Version Download (69kB)
	Text (Full Text) M. Reza Irawan Meliala_160574201028_Ilmu Hukum-Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Salah satu perbuatan yang melanggar hukum terkait dengan hal pemenuhan kebutuhan yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian Tindak pidana pencurian yang dewasa ini sedang berkembang dan sangat marak terjadi adalah tindak pidana pencurian listrik. Sanksi yang diberikan oleh pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) seharusnya berupa sanksi pidana berlandaskan pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, namun pada penerapan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggunakan sanksi administratif yang berada pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakaan hukum pidana terhadap penggunaan listrik tanpa hak dikaitakn dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan serta efektifitas dari penerapan sanksi administratif yang di berikan. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dan teknik pengumpulan data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pihak PT.PLN (PERSERO) memberikan mandat serta wewenang kepada petugas P2TL untuk melakukan penindakan terhadap temuan yang ada di lapangan. Dikarenakan proses penegakan hukum yang panjang ditakutkan akan menimbulkan penyelesaian kasus yang berkepanjangan serta kerugian yang lebih banyak, sehingga pihak PT.PLN (PERSERO) memilih untuk menyelesaikan perkara secara mediasi penal serta memberikan sanksi berupa ganti rugi kepada pelaku pencurian. Penerapan sanksi administratif yang di terapkan oleh pihak PT.PLN (Persero) dinilai kurang efektif sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian listrik serta kurang nya Kerjasama antara pihak PT.PLN (PERSERO) dalam kasus ini petugas P2TL dengan Kepolisian selaku Lembaga penegak hukum.

Actions (login required)

View Item