ALFARO, MUHAMMAD YUDI and Suryadi, Suryadi and Nuraini, Lia (2023) IMPLEMENTASI PERAN PENGAWASAN BPOM TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK KOSMETIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA TANJUNG PINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Muhammad Yudi Alfaro_160574201012_IlmuHukum-Cover.pdf - Published Version Download (460kB)
	Text (Abstrak) Muhammad Yudi Alfaro_160574201012_IlmuHukum-abstrak.pdf - Published Version Download (86kB)
	Text (BAB I) Muhammad Yudi Alfaro_160574201012_IlmuHukum-BAB I.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Daftar Referensi) muhamad Yudi Alfaro_160574201012_IlmuHukum-Daftar referensi.pdf - Published Version Download (137kB)
	Text (Full Text) Muhammad Yudi Alfaro_160574201012_IlmuHukum-Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar tanpa mencamtumkan label halal. BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan di wilayah Indonesia. BPOM memiliki peran penting terhadap peredaran kosmetik baik dalam mutu, khasiat dan manfaatnya dari standar yang ditentukan. Konsumen yang menggunakan produk kosmetik tentunya mempertimbangkan apakah produk kosmetik telah memiliki sertifikasi label halal.Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi peran pengawasan BPOM terhadap label halal pada produk kosmetik di Kota Tanjungpinang dan bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak mencantumkan label halal di Kota Tanjungpinang.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (undang-undang) pada setiap peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dari hasli penelitian diketahui bahwa dalam perlindungan konsumen terhadap masuknya produk kosmetik tanpa label halal di kota Tanjungpinang belum terlaksana dengan baik, dimana adanya ditemukan produk kosmetik tanpa label halal beredar, dikarenakan BPOM kurang memaksimalkan tugasnya dengan baik. Hal ini didasari oleh masih banyaknya pelanggaran produk kosmetik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen, maupun undang-undang lainnya dan jika terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha,BPSK siap menyelesaikan kasus makanan tanpa label halal tersebut dengan cara konsoliasi,mediasi,dan arbitrase.

Actions (login required)

View Item