MUHAMMAD, WAHYU (2023) KEABSAHAN PERJANJIAN BAKU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI NON FUNGIBLE TOKEN PADA PLATFORM OPENSEA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (COVER) Muhammad Wahyu S_180574201074_Ilmu Hukum_COVER.pdf - Published Version Download (773kB)
	Text (ABSTRAK) Muhammad Wahyu S_180574201074_Ilmu Hukum_ABSTRAK.pdf - Published Version Download (195kB)
	Text (BAB 1) Muhammad Wahyu S_180574201074_Ilmu Hukum_BAB 1.pdf - Published Version Download (466kB)
	Text (DAFTAR REFERENSI) Muhammad Wahyu S_180574201074_Ilmu Hukum_DAFTAR REFERENSI.pdf - Published Version Download (438kB)
	Text (FULLTEXT) Muhammad Wahyu S_180574201074_Ilmu Hukum.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penggunaan perjanjian baku dalam dunia bisnis ini banyak memunculkan problematika hukum yang membutuhkan pemecahan. Syarat-syarat yang ada dalam perjanjian telah dirumuskan secara sepihak oleh pihak pengusaha. Penelitian ini membahas tentang terms of service sebagai perjanjian elektronik baku dalam jual beli non fungible token pada Platform Opensea memiliki keabsahan secara hukum atukah tidak. Penelitian ini memiliki tujuan supaya konsumen yang menggunakan jasa layanan pada platform Opensea bisa mengetahui status keabsahan perjanjian baku pada terms of service juga perlindungan hukum ketika terjadi sebuah sengketa. Penelitian ini memakai metode kajian hukum normatif dengan mengumpulkan sumber data sekunder, metode yang digunakan pada proses pengumpulan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan juga menggunakan internet, sesudah terkumpul semua data penulis menerapkan metode analisis data kualitatif melalui cara menggolongkan data-data juga sumber informasi agar dapat menarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini didapati hasil bahwa keabsahan perjanjian baku dalam terms of service tidak mempunyai keabsahan secara teori serta melanggar Peraturan UU, dan konsumen memiliki kepastian untuk memperoleh perlindungan hukum karena telah diatur di dalam terms of service atau (ketentuan layanan), serta telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Actions (login required)

View Item