SURMITA, SURMITA and Adhayanto, Oksep and Endri, Endri (2023) ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI PERAIRAN NATUNA (Putusan Nomor 15/Pid.Sus Prk/2021/Pn Tpg). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Surmita_180574201023_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (800kB)
	Text (Abstrak) Surmita_180574201023_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (139kB)
	Text (BAB I) Surmita_180574201023_Ilmu Hukum - BAB 1.pdf - Published Version Download (245kB)
	Text (Daftar Pustaka) Surmita_180574201023_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (210kB)
	Text (Full Teks) Surmita_180574201023_Ilmu Hukum - Full Teks_compressed.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A, sebagaimana dapat dilihat dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg, yang diputuskan 06 juli 2021. Terkait kasus illegal fishing penanggulangan hukum penangkapan ikan tersebut sebagai dasar kebijakan yang akan diterapkan dan ditegakkan upaya penegakan hukum. Tujuan penelitian ini yaitu, Bagaimana penegakkan hukum dalam pengaturan pencurian ikan di perairan Natuna dan Bagaimana analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh warga negara asing di perairan Natuna (Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg). Metode yang digunakan adalah jenis penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini Berdasarkan penegakkan hukum terkait illegal fishing harus diyakini bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap pelangar tersebut harus tetap dilaksanakan, agar prosedur penegakkan hukumnya lebih efektif ke pengawasan untuk mengurangi kasus illegal fishing yang terjadi. mengenai pidananya sanksi atau hukuman yang diputuskan hakim yaitu, mengenai kasus illegal fishing yang telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dijelaskan bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah adanya perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah yang bersangkutan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa putusan nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg, ialah benar yakni bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap pelanggar terlaksanakan sesuai dengan prosedur penegakan hukumnya lebih efektif ke pengawasan untuk terkait kasus illegal fishing.

Actions (login required)

View Item