PRATAMA, WIRA and Suryadi, Suryadi and Syahputra, Irwandi (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) WIRA SATRIA PRATAMA_190574201052_ILMU HUKUM - Cover.pdf - Published Version Download (454kB)
	Text (Abstrak) WIRA SATRIA PRATAMA_190574201052_ILMU HUKUM - Abstrak.pdf - Published Version Download (73kB)
	Text (BAB I) WIRA SATRIA PRATAMA_190574201052_ILMU HUKUM - BAB 1.pdf - Published Version Download (229kB)
	Text (Daftar Pustaka) WIRA SATRIA PRATAMA_190574201052_ILMU HUKUM - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (216kB)
	Text (Full Teks) WIRA SATRIA PRATAMA_190574201052_ILMU HUKUM - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Fenomena prostitusi menyebar sangat pesat di Indonesia, seperti yang terjadi di Kota Tanjungpinang, sepert prostitusi terselubung yang dilakukan dengan di Panti Pijat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan penulis akan praktik prostitusi terselubung di wilayah Kota Tanjungpinang, yang hampir sama sekali tidak terekspose dan tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum, disebabkan karena pelanggaran ini luput dari pandangan mereka, namun memiliki potensi dampak negatif bagi masyarakat baik secara sosial, psikologi, agama dan budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap praktik prostitusi terselubung di panti pijat khususnya Kota Tanjungpinang, serta faktor apa saja yang menghambat jalannya penegakan hukum tersebut. Penulis menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan temuan penelitian yang relevan dengan topik dan kemudian menyajikan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan mengungkapkan fakta, situasi, fenomena, variabel dan situasi yang terjadi kemudian dianalisis dengan data yang telah tersedia. Hasil penelitian penegakan hukum terhadap praktik prostitusi terselubung di Kota Tanjungpinang, yaitu aparat penegak hukum belum menemukan adanya pelanggaran praktik prostitusi terselubung di panti pijat dengan alasan sulit untuk membuktikannya. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap praktik prostitusi terselubung ini disebabkan beberapa faktor antara lain: Kurangnya anggaran dan oknum aparat penegak hukum yang kemungkinan diam-diam ikut terlibat dalam kegiatan prostitusi memberikan bocoran ketika akan dilakukan razia atau operasi gabungan.

Actions (login required)

View Item