RISKI RANDA, SAID (2023) EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK DAERAH (STUDI KASUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) SAID RISKI RANDA_150563201044_Ilmu Administrasi Negara_Cover.pdf - Published Version Download (847kB)
	Text (Abstrak) SAID RISKI RANDA_150563201044_Ilmu Administrasi Negara_Abstrak.pdf - Published Version Download (328kB)
	Text (BAB I) SAID RISKI RANDA_150563201044_Ilmu Administrasi Negara_BAB1.pdf - Published Version Download (466kB)
	Text (Daftar Pustaka) SAID RISKI RANDA_150563201044_Ilmu Administrasi Negara_Daftra Pustaka.pdf - Published Version Download (427kB)
	Text (Full Teks) SAID RISKI RANDA_150563201044_Ilmu Administrasi Negara_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pengesahan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu perubahan dalam kebijakan fiskal yang cukup fundamental dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk Mengevaluasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tanjungpinang. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan enam indikator pada teori evaluasi yang di kemukakan oleh Winarno. Pertama Efektivitas, efektivitas yang sudah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang masih belum bekerja secara optimal. Kedua Efisiensi, efisiensi yang dilakukan badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Tanjungpinang dalam hal biaya yang dikeluarkan sangat besar. Ketiga Kecukupan. Kecukupan dalam hal efektivitas masih terdapat permasalahan yaitu, data setiap masyarakat masih banyak yang belum update untuk status tanahnya. Keempat Perataan. perataan kepada masyarakat kota Tanjungpinang dilakukan semaksimal mungkin karena dalam pembayaran pajak dimasa wabah Covid-19 kemarin dari SK Walikota Tanjungpinang sudah meringankannya. Kelima Responsivitas. responsivitas masyarakat di kota tanjungpinang masih kurang seperti masyarakat yang paham akan teknologi pasti itu akan mempermudahkan mereka. Karena tingkat kepuasan, kesadaran masyarakat pasti berbeda-beda. Keenam Ketepatan. Ketepatan masyarakat dalam membayar pajak masih belum optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan sudah terlaksana namun belum optimal.

Actions (login required)

View Item