SURYA WARDANA, WAHYU and Winarti, Novi and Anggria Pratama, Ryan (2023) PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) WAHYU_SURYA_WARDANA_190565201025_Ilmu Pemerintahan - Cover.pdf - Published Version Download (217kB)
	Text (Abstrak) WAHYU_SURYA_WARDANA_190565201025_Ilmu Pemerintahan - Abstrak.pdf - Published Version Download (39kB)
	Text (BAB 1) WAHYU_SURYA_WARDANA_190565201025_Ilmu Pemerintahan - BAB 1.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Daftar Pustaka) WAHYU_SURYA_WARDANA_190565201025_Ilmu Pemerintahan - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (70kB)
	Text (Full Teks) WAHYU_SURYA_WARDANA_190565201025_Ilmu Pemerintahan - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Banyak developer perumahan yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada pemerintah kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan, jumlah perumahan dan permukiman yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas, dan faktor penghambat implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan oleh Merilee S Grindle. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang belum bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya terkait dengan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di Kota Tanjungpinang ini karena masih kurangnya pengawasan terhadap pembangunan-pembangunan perumahan yang ada di Kota Tanjungpinang yang mengakibatkan banyak terjadinya ketidaksesuaian site plan awal dengan pembangunan akhir perumahan, sedangkan yang memberikan izin untuk membangun perumahan tersebut adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang itu sendiri, kemudian kurang tegasnya Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap developer-developer yang tidak membangun sesuai peraturan. Kemudian masih banyak developer perumahan maupun permukiman di Kota Tanjungpinang yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas dengan berbagai faktor penghambat seperti developer yang menggadai sertifikat utama perumahan tersebut, developer tidak membangun perumahan sesuai dengan site plan yang disetujui di awal. Selanjutnya untuk isi kebijakan masih terlalu kaku sehingga pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan isi kebijakan itu sendiri, lalu lingkungan kebijakan sudah menunjukkan responsivitas maupun penguasa yang demokratis dan partisipatif. Jumlah perumahan yang sudah menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang sebanyak 13 perumahan, sedangkan yang belum menyerahkan sebanyak 262 perumahan dari total 275 perumahan yang telah disurvei oleh Dinas Perkim.

Actions (login required)

View Item