PRASTYO, TITUS and Nazaki, Nazaki and Putra, Ardi (2023) STRATEGI PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM DALAM PENANGANAN ILLEGAL FISHING DI KABUPATEN NATUNA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) TITUS PRASTYO_190565201052_Ilmu Pemerintahan_Cover.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Abstrak) TITUS PRASTYO_190565201052_Ilmu Pemerintahan_Abstrak.pdf - Published Version Download (174kB)
	Text (BAB 1) TITUS PRASTYO_190565201052_Ilmu Pemerintahan_BAB 1.pdf - Published Version Download (335kB)
	Text (Daftar Pustaka) TITUS PRASTYO_190565201052_Ilmu Pemerintahan_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (301kB)
	Text (Full Text) TITUS PRASTYO_190565201052_Ilmu Pemerintahan_Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Illegal fishing adalah sebuah kejahatan penangkapan ikan secara tidak sah yang melanggar ketentuan kelautan dan melanggar batas suatu negara. Kasus illegal fishing yang terjadi di Natuna membawa dampak buruk pada hasil tangkapan yang berkurang dan sangat merugikan masyarakat Natuna secara khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam dalam penanganan illegal fishing di Kabupaten Natuna. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan mengetahui bagaimana strategi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam dalam Penanganan illegal fishing di Kabupaten Natuna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan analisis, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini terlihat pada kebijakan yang menjadi arah bahwa kebijakan terkait illegal fishing saat ini lebih mengedepankan denda administrasi, namun pidana juga dapat terjadi apabila pelanggarannya fatal. Selain itu strategi dari setiap lembaga bahwa mempererat kerja sama dengan setiap lembaga yang diberi kewenangan terkait illegal fishing, sehingga menjadi lebih efektif dalam penanganannya. Kemudian terkait sarana, saat ini hanya mengandalkan kapal-kapal pengawasan baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sendiri ataupun dari kapal pengawas lainnya dan penggunaan alat deteksi atau radar. Kata kunci: IUU fishing, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laut Natuna

Actions (login required)

View Item