SINAGA, ANGELITA and Irman, Irman and Birahayu, Dita (2023) PELANGGARAN KEDAULATAN RUANG UDARA INDONESIA TERHADAP MASUKNYA PESAWAT ASING. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) ANGELITA SINAGA_190574201124_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Abstrak) ANGELITA SINAGA_190574201124_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (272kB)
	Text (Bab I) ANGELITA SINAGA_190574201124_Ilmu Hukum_Bab I.pdf - Published Version Download (617kB)
	Text (Daftar Pustaka) ANGELITA SINAGA_190574201124_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (400kB)
	Text (Full Teks) ANGELITA SINAGA_190574201124_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kedaulatan sangat penting untuk dijaga oleh suatu negara khususnya kedaulatan atas ruang udara. Permasalahan yang diakibatkan dari kedaulatan negara di ruang udara adalah masuknya pesawat asing tanpa izin yang seringkali dilakukan oleh pesawat sipil ataupun pesawat militer negara lain di wilayah teritorial Indonesia. Sulitnya mengklasifikasikan perbedaan antara pesawat sipil dan militer menjadi faktor penghambat dalam membuktikan sanksi terhadap pesawat asing yang melakukan pelanggaran. Chicago Convention of 1944 pun tidak memberikan perbedaan signifikan terhadap pesawat sipil dan militer. Metode Penelitian yang dipakai ialah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional. Penelitian ini menjelaskan penerapan aturan kedauatan ruang udara Indonesia yang didasarkan pada hukum nasional dan internasional yang berlaku, terkait kedaulatan ruang udara dan penegakkan hukumnya. Sehingga, penelitian ini menyimpulkan bahwa aturan internasional pada Chicago Convention of 1944 hanya terfokus kepada pesawat sipil saja, sedangkan dalam aturan nasional pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 terkait dalam hal penegakkan hukumnya tidak jelas fokusnya kepada pesawat sipil ataupun pesawar militer asing. Dalam menangani pelanggaran terhadap masuknya pesawat asing tanpa izin, TNI Angkatan Udara melakukan berbagai upaya yaitu Shadowing, Intervention, Interception, Force Down dan tindakan Destruction. Kata Kunci : Kedaulatan, Ruang Udara, Pelanggaran, Penegakkan Hukum

Actions (login required)

View Item