SHEKA, SHEKA and Kustiawan, Kustiawan and Riyadi, Sayed Fauzan (2023) UPAYA KERJASAMA SISTER PROVINCE ANTARA PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN PROVINSI FUJIAN TAHUN 2022. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) SHEKA_190564201024_Ilmu Hubungan Internasional - Cover.pdf - Published Version Download (676kB)
	Text (Abstrak) SHEKA_190564201024_Ilmu Hubungan Internasional - Abstrak.pdf - Published Version Download (68kB)
	Text (BAB 1) SHEKA_190564201024_Ilmu Hubungan Internasional - BAB I.pdf - Published Version Download (117kB)
	Text (Daftar Pustaka) SHEKA_190564201024_Ilmu Hubungan Internasional - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (977kB)
	Text (Full Teks) SHEKA_190564201024_Ilmu Hubungan Internasional - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan dunia yang begitu cepat melahirkan beragam kebutuhan masyarakat dunia yang kemudian menuntut aktor selain negara dalam pemenuhan kebutuhan tersebut yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kemudian diberikan wewenang oleh konstitusi untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pemerintah atau lembaga di luar negeri. Kewenangan pemerintah daerah dalam beraktivitas di lingkungan hubungan Internasional merupakan bagian dari paradiplomasi. Regulasi yang mengatur mengenai kerjasama daerah dengan pemerintah di luar negeri kemudian diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2020 yang mana di dalamnya dijelaskan bahwa pemerintah daerah berhak melakukan berbagai kerjasama Salah satunya yaitu kerjasama Sister Province. Pada Tahun 2022 pemerintah Fujian di Tiongkok secara resmi mengirim pesan kepada pemerintah provinsi Kepulaauan Riau untuk menjalin kerjasama Sister Province. Proses Kerjasama Sister Province antar kedua provinsi tersebut secara resmi dimulai. Proses kerjasama ini kemudian dijelaskan menggunakan teori kerjasama internasional yang dikemukakan oleh Holsti, dimana Holsti menyebut sebuah proses dikatakan bekerjasama apabila telah memenuhi tiga unsur yaitu saling mendekati, mendiskusikan, dan mengakhiri dengan perundingan. Hasil penelitian menunjukkanSeluruh proses kerjasama Sister Province antara Provinsi Fujian dan Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2020. Seluruh mekanisme dan tahapan kerjasama yang tengah terjalin antara Provinsi Kepulauan Riau dengan provinsi Fujian juga telah memenuhi indikator terbentuknya kerjasama yang dikemukakan oleh Holsti. Kata kunci : Pemerintah provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Fujian, Sister Province, Paradiplomasi.

Actions (login required)

View Item