FADILLAH, MUHAMMAD and Poti, Jamhur and Setiawan, Ramadhani (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BINTAN (STUDI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Text (Cover)
Muhammad Fadillah_190563201039_Ilmu Administrasi Negara_Cover.pdf - Published Version Download (285kB) |
|
Text (Abstrak)
Muhammad Fadillah_190563201039_Ilmu Administrasi Negara_Abstrak.pdf - Published Version Download (116kB) |
|
Text (BAB I)
Muhammad Fadillah_190563201039_Ilmu Administrasi Negara_BAB I.pdf - Published Version Download (240kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
Muhammad Fadillah_190563201039_Ilmu Administrasi Negara_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (339kB) |
|
Text (Full Text)
Muhammad Fadillah_190563201039_Ilmu Administrasi Negara_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Pendidikan Anti Korupsi adalah suatu upaya dalam mengurangi dan mengendalikan korupsi dalam upaya untuk memperbaiki pola pikir generasi muda untuk menolak tegas setiap bentuk tindakan korupsi. Dalam upaya mewujudkan impian tersebut Berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten/kota yang telah dapat menerapkan Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah. Tujuan dari penelitian ini sebagai salah satu bentuk mengetahui seperti apa penerapan atau Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Dasar Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan teori Goerge C Edwards III(dalam Riant Nugroho 2009:636). Ada 4 indikator dalam penelitian ini yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi dengan jumlah informan 6 orang. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Kebijakan tersebut dapat berjalan dengan melihat variabel satu dengan variabel lainnya tanpa membuat perbandingan antara variabel satu sama lain. Hasil dari wawancara, dokumentasi dan observasi langsung ke lapangan kemudian di lakukan analisa bahwa dapat di simpulkan Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Bintan belum dapat memberikan hasil yang maksimal, hal tersebut bisa terlihat dalam empat Indikator yaitu sumber daya kurangnya pelatihan kepada tenaga pendidik mereka masih belajar secara madiri walaupun memang ada beberapa sekolah yang melakukan pelatihan secara daring. Namun dalam pelaksanaan secara menyeluruh dapat berjalan dengan lancar, walaupun ada beberapa kendala dalam menjalankan Kebijakan ini salah satunya adalah masih belum meratanya kebijakan ini berjalan untuk saat ini sekolah yang sudah menerapkan ada empat sekolah yang terdiri dari 2 Sekolah Dasar dan 2 Sekolah Menengah. Dengan demikian Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Bintan dinilai belum maksimal dan harus dapat di tingkatkan.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Subjects: | 300. Ilmu Sosial > 320 Political dan Government Science/Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan > 320.6 Policy Making/Keputusan Politik 300. Ilmu Sosial > 350 Public Administration/Administrasi Negara > 352.14 Local Administration, Provinces/Administrasi Lokal, Provinsi 300. Ilmu Sosial > 370 Pendidikan > 371.1 Teachers and Teaching/Guru, Tenaga Pendidik, Tenaga Pengajar 300. Ilmu Sosial > 370 Pendidikan > 371.3 Methods of Instruction and Study/Metode Belajar Mengajar, Kegiatan Belajar Mengajar 300. Ilmu Sosial > 370 Pendidikan > 371.36 Project Methods/Metode Pengajaran Tertentu, Metode Pembelajaran Tertentu |
|||||||||
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Administrasi Negara | |||||||||
Depositing User: | user IAN | |||||||||
Date Deposited: | 11 Aug 2023 03:55 | |||||||||
Last Modified: | 11 Aug 2023 03:55 | |||||||||
URI: | http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/5920 |
Actions (login required)
View Item |