YOGA, PRATAMA and Agus, Hendrayady and Imam, Yudhi Prastya (2019) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Text SKRIPSI-PRAYOGY EKA SAPUTRA-120563201093-IAN-FISIP-2019.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak di Kota Tanjungpinang bertujuan agar anak-anak di Kota Tanjungpinang mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang tertera sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sesuai dengan identifikasi masalah dimana Implementasi kebijakan tentang penyelenggara perlindungan anak mengalami masalah yaitu sosialisasi yang masih sangat minim kepada masyarakat dan juga fasilitas yang masih kurang memadai untuk mengimplementasikan peraturan daerah tentang penyelenggara perlindungan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hasil penelitian ini adalah sesuai dengan analisis menggunakan teori Edward III dari tolak ukur yang pertama yaitu komunikasi antar dinas terkait dengan masyarakat sosialisasi berjalan dengan baik akan tetapi kurang maksimal, dari tolak ukur yang kedua yaitu sumber daya masih ada kendala yaitu fasilitas yang diberikan pemerintah masih kurang memadai dalam proses penyelenggara perlindungan anak, tolak ukur yang ketiga yaitu disposisi sikap penyelenggara perlindungan anak sudah baik dan sesuai dengan aturan pelayanan publik yang baik, dan didalam tolak ukur yang keempat yaitu struktur birokrasi bahwasannya SOPnya dalam penyelenggara perlindungan anak sudah ada dan sudah berjalan sesusi dengan apa yang tertera didalam Perundang-undangan. Kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan baik, hal itu terlihat masih adanya hambatan untuk melaksanakan proses implementasi penyelenggara perlindungan anak, yaitu seperti masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tenteng perlindungan anak serat fasilitas yang diberikan pemerintah dalam proses implementasi perlindungan anak masih belum cukup memadai. Saran yang diberikan dari peneliti ini yaitu Pemerintah harus memberikan fasilitas yang memadai untuk menunjang implementasi penyelenggara perlindungan anak. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Sosialisasi dan Fasilitas

Actions (login required)

View Item