RIJAL, KHAIRUL and Nazaki, Nazaki and Novi, Winarti (2023) FORMULASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (cover) KHAIRUL RIJAL_170565201052_Ilmu Pemerintahan_Cover.pdf - Published Version Download (830kB)
	Text (abdtrak) KHAIRUL RIJAL_170565201052_Ilmu Pemerintahan_Abstrak.pdf - Published Version Download (335kB)
	Text (BAB1) KHAIRUL RIJAL_170565201052_Ilmu Pemerintahan_BAB 1.pdf - Published Version Download (228kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) KHAIRUL RIJAL_170565201052_Ilmu Pemerintahan_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (108kB)
	Text (FULL TEKS) KHAIRUL RIJAL_170565201052_Ilmu Pemerintahan_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji Formulasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Problematika penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah daerah pesisir Kabupaten Karimun masih belum optimal dari aspek sarana dan prasarana sehingga mekanisme isi dari peraturan pengelolaan sampah masih belum meyesuaikan dengan kebutuhan pesisir Kabupaten Karimun, dengan didasari 4 indikator perumusan. formulasi kebijakan menggunakan tori dari Islamy dalam Nuryanti Mustari terdiri dari 4 indikator yakni Perumusan Masalah Kebijakan. Terlihat aspek perumusan dan perancangan tidak menyesuaikan dengan daerah pesisir, Penyusunan Agenda Pemerintah. Dari penyesuaian agenda yang tidak adaptif untuk daerah pesisir, Perumusan Usulan Kebijakan. Yang melahirkan usulan agenda dan formulasi tidak menysuaikan dengan geografis yang dilihat dari perumusan dan penyusunan agenda dalam memformulasi paraturan daerah, Pengesahan Kebijakan. Pengesahan yang berjalan secara teknis dan prosedural. Penelitian ini melalui metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian ini berdasarkan indikator tahap-tahap Formulasi Kebijakan belum optimal sebagai mana mestinya dengan formulasi yang tidak menyesuaikan dengan daerah pesisir, peran pemerintah sebagai fasilitator untuk menjawab segala permasalahan publik kususnya masyarakat Kabupaten Karimun dalam pengelolaan sampah masih belum optimal dan adaptif secara geografis, ekonomi, sosial dan politik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peneliti melihat bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Karimun Perumusan yang harus diperbaharui sesuai dengan sebagai mana mestinya luas wilayah daerah kepulauan dengan menyerap kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan letak geografis agar fomulasi kebijakan publik atau paraturan daerah bisa dirasakan dan berdampak untuk daerah-daerah terluar dari pulau Karimun dan Kundur yang mana sarana prasarana dan makanisme penanganan bersifat urban untuk daerah perkotaan sehingga belum berdampak untuk daerah-daerah pesisir lainya di Kabupaten Karimun.

Actions (login required)

View Item