FARZANAH, SYARIFAH and Kurnianingsih, Fitri and Sholeh, Chaerey Ranba (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UANG WAJIB TAHUNAN PADA TAHUN 2021 (STUDI KASUS DI KAMPUNG TUA TANJUNG GUNDAP KEC SAGULUNG). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (COVER) SYARIFAH FARZANAH_170563201079_ILMU ADMINISTRASI NEGARA_COVER.pdf - Published Version Download (908kB)
	Text (ABSTRAK) SYARIFAH FARZANAH_170563201079_ILMU ADMINISTRASI NEGARA_ABSTRAK.pdf - Published Version Download (197kB)
	Text (BAB 1) SYARIFAH FARZANAH_170563201079_ILMU ADMINISTRASI NEGARA_BAB 1.pdf - Published Version Download (508kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) SYARIFAH FARZANAH_170563201079_ILMU ADMINISTRASI NEGARA_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (411kB)
	Text (SYARIFAH FARZANAH_170563201079_ILMU ADMINISTRASI NEGARA_FULL TEKS) SYARIFAH FARZANAH_170563201079_ILMU ADMINISTRASI NEGARA_FULL TEKS..pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Uang Wajib Tahunan di Kampung Tua Tanjung Gundap Kec. Sagulung. Penelitian ini berlokasi di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif sebagai sumber data utamanya. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model Implementasi Edward III yang memiliki 4 indikator. Adapun hasil peneltian dilihat dari indikator yang digunakan yaitu : 1) Komunikasi, terdapat upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait UWT meskipun beberapa pertanyaan mengindikasikan adanya kekurangan atau keterbatasan dalam sosialisasi, secara umum indikator komunikasi dapat dikatakan cukup berhasil, karena terdapat upaya komunikasi dan edukasi kepada masyarakat tentang aturan dan kebijakan UWT. 2) Sumber Daya, bisa dikatakan berhasil dilihat dari adanya upaya pelaksana kebijakan yang diberi wewenang pemerintah pusat dalam memproses legalitas dan pembebasan UWT masyarakat kampung Tua. Meskipun adanya kekurangan atau keterbatasan dalam sosialisasi, maupun personil dalam pengukuran lahan. 3) Disposisi, keberhasilan dalam indikator disposisi sangat bervariasi dapat dilihat dari beberapa indikator yang berhasil, seperti disposisi pelaksana kebijakan dan kolaborasi, sementara indikator lainnya mungkin perlu perbaikan, seperti disposisi informasi, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung berjalannya kebijakan. 4) Struktur Birokrasi, sudah optimal karena terdapat struktur yang jelas dalam proses pengambilan keputusan dan keterlibatan berbagai pihak dalam implementasi kebijakan tersebut. Kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan Uang Wajib Tahunan berdasarkan Perka No. 26 of 2021 sudah berjalan cukup optimal, walaupun masih terdapat sedikit kekurangan. Saran peneliti, agar meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya pembebasan UWT dan memperbarui peraturan dengan memasukkan Kampung Tua dalam peraturan pembebasan UWT. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Uang Wajib Tahunan, Kampung Tua.

Actions (login required)

View Item