BHAKTI, DEFRIYADI EKA and Kurnianingsih, Fitri and Putra, Ardi (2024) PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PENGENDALIAN BANJIR DI KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Defriyadi Eka Bhakti_170565201016_Ilmu Pemerintahan_Cover.pdf - Published Version Download (455kB)
	Text (Abstrak) Defriyadi Eka Bhakti_170565201016_Ilmu Pemerintahan_Abstrak.pdf - Published Version Download (262kB)
	Text (BAB 1) Defriyadi Eka Bhakti_170565201016_Ilmu Pemerintahan_BAB 1.pdf Download (269kB)
	Text (Daftar Pustaka) Defriyadi Eka Bhakti_170565201016_Ilmu Pemerintahan_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (284kB)
	Text (Full Teks) Defriyadi Eka Bhakti_170565201016_Ilmu Pemerintahan_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Persoalan genangan banjir tidak lagi asing bagi masyarakat di Kota Tanjungpinang. Permasalahan yang ada karena masih banyak titik-titik banjir yang belum tertangani sepenuhnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang memiliki tugas untuk melakukan perencanaan, pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan banjir. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dalam Pengendalian Banjir pada tahun 2020, 2021 dan 2022 menggunakan teori menurut Soerjono Soekanto (2013) dengan 3 (tiga) indikator yaitu; Penyusunan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, dan Pembinaan, Pengawasan serta evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 5 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian bahwa Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari penyusunan kebijakan yang masih mengacu pada Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan belum menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya airnya sendiri hingga ketersediaan masterplan yang belum ada. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan untuk menangani titik genangan tidak bisa ditangani secara menyeluruh yang membuat penanganan titik genangan hanya bisa diatasi satu titik. pengawasan yang dilakukan hanya dalam proses pembangunan, namun dalam pengawasan rutin yang dilakukan untuk mengecek drainase perkotaan yang mengalami permasalahan seperti kerusakan maupun endapan tidak dilaksanakan.

Actions (login required)

View Item