IVANA, ISCHIKA APRILIA and Irman, Irman and Adhayanto, Oksep (2024) KEDUDUKAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN BATAM DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) ISCHIKA_APRILIA_IVANA_2005040009_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (500kB)
	Text (Abstrak) ISCHIKA_APRILIA_IVANA_2005040009_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (353kB)
	Text (BAB 1) ISCHIKA_APRILIA_IVANA_2005040009_Ilmu Hukum - BAB 1.pdf - Published Version Download (375kB)
	Text (Daftar Pustaka) ISCHIKA_APRILIA_IVANA_2005040009_Ilmu Hukum - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (329kB)
	Text (Full Teks) ISCHIKA_APRILIA_IVANA_2005040009_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Dalam pemenuhan kebutuhan pelaksanaan pemerintahan dan masyarakat diperlukan tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kondisi saat ini yang terjadi di wilayah kawasan khusus yang dikenal Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menghasilkan produk regulasi yaitu Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam yang beririsan terhadap Peraturan Daerah Kota Batam. Implikasi dari hadirnya obesitas regulasi di Kota Batam yang sama-sama memiliki kesamaan kewenangan sehingga sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam baik dari aspek perizinan, perdagangan, pertanahan dan aspek lainnya. Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) mencakup eksistensi dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan hadirnya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam di luar dari yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1), namun diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dibentuk atas dasar kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kedudukan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Batam dapat berfungsi sebagai referensi untuk Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam terutama dalam hal-hal yang bersifat umum. Sehingga, Kedudukan Peraturan Daerah Kota Batam lebih tinggi karena ruang lingkup materinya yang umum dan universal. Namun, dalam konteks yang lebih khusus berlakunya prinsip lex specialis derogat legi generali, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam mampu mengatur aspek yang berbeda dari ketentuan umum yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kota Batam.

Actions (login required)

View Item