RAMADANTI, TITI and Kustiawan, Kustiawan and Gunawan, Desri (2024) EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN BARANG ILEGAL OLEH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG STUDI KASUS: PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TANJUNGPINANG TAHUN 2022-2023. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (COVER) TITI RAMADANTI_160564201003_ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL_COVER.pdf - Published Version Download (439kB)
	Text (ABSTRAK) TITI RAMADANTI_160564201003_ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL_ABSTRAK.pdf - Published Version Download (312kB)
	Text (BAB 1) TITI RAMADANTI_160564201003_ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL_BAB 1.pdf - Published Version Download (534kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) TITI RAMADANTI_160564201003_ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (410kB)
	Text (FULL TEKS) TITI RAMADANTI_160564201003_ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL_FULL TEKS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sebagai negara yang sedang mengalami perkembangan, Indonesia sedang fokus memperbaiki sektor ekonomi khususnya dalam hal ekspor dan impor. Namun, ada masalah dengan pakaian bekas yang masuk ilegal ke Indonesia melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Pakaian bekas ini masuk melalui berbagai pelabuhan tidak resmi dan menyebabkan masalah besar bagi industri tekstil dalam negeri serta mengganggu pasar lokal bagi industri kecil seperti garment dan konveksi. Dampaknya akan berujung pada penurunan produktivitas usaha garment dan konveksi yang pada akhirnya akan berdampak pada tingkat pengangguran. Di Tanjungpinang, perdagangan pakaian bekas atau yang dikenal sebagai thrift shop sedang berkembang pesat. Banyak orang memanfaatkannya untuk kebutuhan pribadi atau bahkan dijadikan sebagai bisnis. Peredaran pakaian bekas semakin populer di kalangan remaja dan bahkan orang dewasa. Baik secara online maupun offline, pakaian bekas dapat dengan mudah ditemui. Di Kota Tanjungpinang, terdapat enam lokasi offline yang menjual pakaian bekas ini, tersebar di beberapa daerah seperti Seijang, Bandara, Bintan Center, Kuantan, Ganet, dan Suka Berenang.Pelaksanaan penegakan aturan dari Peraturan Kementerian Perdagangan No.51 tahun 2015 tentang Larangan Import Barang Bekas saat ini berada dibawah naungan Bea dan Cukai yang merupakan instansi vertikal Kementerian Keuangan untuk melakukan penindakan dan penyitaan untuk menjadi Barang Milik Negara (BMN).

Actions (login required)

View Item