RAMADHANY, SRI WINA and Arjuna, Hendra and Endri, Endri (2024) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) SRI WINA RAMADHANY_190574201007_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (775kB)
	Text (Bab I) SRI WINA RAMADHANY_ 190574201007_Ilmu Hukum_Bab I.pdf - Published Version Download (403kB)
	Text (Abstrak) SRI WINA RAMADHANY_ 190574201007_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (377kB)
	Text (Daftar Pustaka) SRI WINA RAMADHANY_ 190574201007_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (367kB)
	Text (Full Teks) SRI WINA RAMADHANY_190574201007_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perzinahan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan. Masalah delik perzinahan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pemahaman dan pemahaman tentang zina dalam KUHP Pasal 284 dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat, dimana delik perzinaan itu hanya bisa dituntut di muka hukum jika ada pengaduan dari suami/istri yang bersangkutan, atau biasa disebut delik aduan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian di Wilayah Hukum Tanjungpinang yang berjudul: “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perzinahan Di Kota Tanjungpinang”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris normatif yang dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber yang berkompeten dan berhubungan langsung dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa Polres dan Kejari Tanjungpinang melakukan penegakan hukum melalui upaya Non Penal (Preventif) yakni penyuluhan berupa sosialisasi, patroli-patroli dan razia gabungan hotel hingga tempat hiburan malam, dan juga dilakukannya upaya Penal (Represif) yaitu melalui tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, yang selanjutnya diserahkan pada jaksa untuk pembuatan proses penuntutan yang akan dilanjutkan ke muka Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk penegakan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum melalui pemeriksaan di muka pengadilan,hingga pelaksanaan putusan. Kemudian sarannya ialah agar aparat penegak hukum memberikan efek jera serta agar aparat pemerintah terkait bersosialisasi tentang maslah perzinahan sekaligus mengikutsertakan langsung masyarakat untuk ikut berpartisipasi membantu proses penegakan hukum tindak pidana perzinahan ini.

Actions (login required)

View Item