HAMANA, ALIFE DWILY and Widiyani, Heni and Syahputra, Irwandi (2024) TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MEDIA PERS MENYEBARKAN BERITA DIMEDIA SOSIAL ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN NOMOR 96/Pid.Sus/2021/PN.Tbk). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) ALIFE_DWILY_HAMANA_190574201129_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (928kB)
	Text (Abstrak) ALIFE_DWILY_HAMANA_190574201129_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (227kB)
	Text (BAB I) ALIFE_DWILY_HAMANA_190574201129_Ilmu Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (722kB)
	Text (Daftar Pustaka) ALIFE_DWILY_HAMANA_190574201129_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (468kB)
	Text (Full Teks) ALIFE_DWILY_HAMANA_190574201129_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pencemaran nama baik merupakan tindakan menyerang nama baik seseorang, dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Dalam Putusan No.96/Pid.Sus/2021/PN.Tbk terdapat fenomena seorang pengguna facebook diadili dipengadilan atas kasus pencemaran nama baik karena mengshare berita yang tidak benar dan Hakim menimbang dan memutuskan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, sepatutnya yang dapat tuntutan pertanggungjawaban ialah media persnya tersebut sebagai instansi publik yang memberitakan miss informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan ini perlu dikaji lebih dalam. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pertanggungjawaban terhadap media pers yang membuat berita di medsos. Penelitian ini menggunakan hukum normatif, merupakan proses yang menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah norma hukum serta meninjau berbagai litelatur hukum kepustakaan yang relevan seperti Peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian. Hasil dari penelitian menujukan tindakan lembaga pers yang memberitakan suatu informasi yang keliru dapat dikenakan sanksi berdasarkan KUHP dan UU ITE, namun melalui UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur hak dan kebebasan lembaga pers yang merdeka. Artinya pihak pers dapat secara bebas memperoleh, mengelola, dan menyampaikan informasi kepada publik sehingga sulit untuk dimintai pertanggungjawabannya meskipun informasinya bersifat mencemarkan nama baik seseorang. Kesimpulan penelitian ini secara keseluruhan bahwa pers tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya karena dalam UU Pers mengupayakan untuk melakukan hak jawab dan hak koreksi pada pasal 1 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Actions (login required)

View Item