RITONGA, ADLENE RAMADHINA and Efritadewi, Ayu and Syahputra, Irwandi (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ONLINE (GENDER ONLINE). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) ADLENE RAMADHINA RITONGA_180574201091_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (405kB)
	Text (Abstrak) ADLENE RAMADHINA RITONGA_180574201091_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (110kB)
	Text (BAB I) ADLENE RAMADHINA RITONGA_180574201091_Ilmu Hukum_BAB 1.pdf - Published Version Download (453kB)
	Text (Daftar Pustaka) ADLENE RAMADHINA RITONGA_180574201091_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (451kB)
	Text (Full Teks) ADLENE RAMADHINA RITONGA_180574201091_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kejahatan kekerasan seksual yang semakin berkembang menjadi KBGO di Kota Tanjungpinang, yang sering kali tidak terdeteksi dengan baik oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya pemerintah dalam penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban KBGO serta mengidentifikasi hambatan yang menghambat efektivitas peran pemerintah dalam hal ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan pemahaman teori yang relevan. Data utama dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan DP3APM dan UPTD PPA, tetapi penelitian juga mengacu pada data primer lainnya serta bahan hukum dan studi kepustakaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tindak pidana KBGO yang belum terdeteksi dengan baik oleh pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban belum terlaksana secara maksimal. Wawancara dengan DP3APM dan UPTD PPA juga mengindikasikan bahwa korban KBGO yang melaporkan kejadian tersebut masih sedikit. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam penegakan hukum terkait KBGO masih kurang efektif, baik dari sisi UPTD PPA maupun DP3APM di Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan kewenangan UPTD PPA Kota Tanjungpinang dalam memberikan pelayanan bagi korban tindak pidana KBGO, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang.

Actions (login required)

View Item