ISMAWATI, ISMAWATI and Rani, Marnia and Nuraini, Lia (2024) POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DODOL KETAN DALAM PERKAWINAN LINGGA MELALUI PENCATATAN SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) ISMAWATI_190574201032_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (961kB)
	Text (Abstrak) ISMAWATI_190574201032_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (55kB)
	Text (BAB 1) ISMAWATI_190574201032_Ilmu Hukum_BAB 1.pdf - Published Version Download (392kB)
	Text (Daftar Pustaka) ISMAWATI_190574201032_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (278kB)
	Text (Full Teks) ISMAWATI_190574201032_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kabupaten Lingga memiliki berbagai warisan budaya salah satunya ialah Pengetahuan Tradisional yang harus dilestarikan dan memiliki nilai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan sektor industri ekonomi kreatif. Salah satu Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Lingga ialah dodol ketan sebagai makanan favorit diacara adat istiadat perkawinan adat Melayu Lingga. Jika dikemas dengan apik maka akan menjadi salah satu santapan kuliner tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pencatatan dan Perlindungan Hukum terhadap dodol ketan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi alam masyarakat. Dodol ketan dalam perkawinan adat melayu lingga dapat dicatatkan sebagai kekayaan intelektual komunal berupa kuliner tradisional dan termasuk Pengetahuan Tradisional yang berasal dari Kabupaten Lingga. Dodol ketan bisa dicatatkan setelah memenuhi syarat, yaitu: Mempunyai sejarah pengetahuan yang sudah ada sejak turun temurun dan mempunyai potensi dan juga nilai ekonomis. Adapun perlindungan hukum dapat dilindungi setelah diberikan sertifikat oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Dirjen KI). Pencatatan dan penginventarisasian Pengetahuan Tradisional diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Jika tidak melakukan pencatatan maka dampak yang akan terjadi ialah pengklaiman dari pihak lain.

Actions (login required)

View Item