HENDRAWAN, PATRIO and Haryanti, Dewi and Irman, Irman (2024) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX ATAS JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 (PASAL 157 TENTANG BADAN PERADILAN KHUSUS). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) PATRIO HENDRAWAN_170574201089_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (615kB)
	Text (Abstrak) PATRIO HENDRAWAN_170574201089_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (146kB)
	Text (BAB I) PATRIO HENDRAWAN_170574201089_Ilmu Hukum_BAB I.pdf - Published Version Download (272kB)
	Text (Daftar Pustaka) PATRIO HENDRAWAN_170574201089_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (154kB)
	Text (Full Teks) PATRIO HENDRAWAN_170574201089_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.pengujian undang-undang nomor 10 tahun 2016 Pasal 157 ayat 1, 2, dan 3 terkait kewenangan lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada. Dalam proses pengujian nya tentunya mahkamah konstitusi dalam pengambilan putusan nya harus lah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam melihat konstitusionalitas dari suatu undang.undang tersebut.rumusan masalah penelitian bagaimana pertimbangan hakim konstitusi dalam memberikan putusan atas judicial review Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logik. Hasil penafsiran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan. Pentingnya penafsiran hukum dalam ilmu hukum dan dampaknya yang dapat bersifat luas karena dapat menjadi sarana pengubah, penambah, atau pengurang makna konstitusi, mengharuskan penafsiran hukum dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan berbagai faktor baik di dalam maupun dari luar hukum.kesimpulan penelitian ini adalah bahwa bagaimana di ketahui pertimbangan hakim dalam judicial review Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 guna memberikan kepastian hukum dalam lembaga yang berwenang mengadili sengketa hasil pilkada. Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Judicial Review

Actions (login required)

View Item