HALFIS GUSNADI, MUHAMMAD and Endri, Endri and Irman, Irman (2024) PENENTUAN KRITERIA RESIDIVIS DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Muhammad Halfis Gusnadi_170574201078_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (976kB)
	Text (Abstrak) Muhammad Halfis Gusnadi_170574201078_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (421kB)
	Text (Bab I) Muhammad Halfis Gusnadi_170574201078_Ilmu Hukum - Bab I.pdf - Published Version Download (451kB)
	Text (Daftar Pustaka) Muhammad Halfis Gusnadi_170574201078_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (529kB)
	Text (Full Teks) Muhammad Halfis Gusnadi_170574201078_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Residivis merupakan seseorang yang kembali melakukan kejahatan sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat dari waktu lima tahun. Ketentuan residivis ini termuat di dalam Buku ke-II BAB XXXI KUHP. Jika dlihat saat ini banyak kasus-kasus korupsi yang dilakukan berulang dengan orang yang sama, melakukan tindak pidana korupsi berulang, Residivis merupakan salah satu alasan pemberat pidana, di mana penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penentuan Kriteria Residivis Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan penelitian maka diketahui kriteria Penentuan Kriteria Residivis Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengacu pada KUHP, dimana Residivisme yang dalam istilah KUHP disebut sebagai “pengulangan tindak pidana” diatur secara tersebar dalam BUKU II dan Buku III KUHP sedangkan dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak dirincikan dan membahas khusus tentang residivis, hanya pada Pasal 2 dijelaskan tentang pidana mati, meskipun tidak dijelaskan lebih lanjut. Pidana mati bisa dikatakan sebagai balasan atas pengulangan tindakan korupsi yang dilakukan seseorang sehingga mampu memberi efek jera.

Actions (login required)

View Item