HERAWATI, NETTI and Subiyakto, Rudi and Kurnianingsih, Fitri (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU (STUDI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT). S2 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) NETTI HERAWATI_2000017003_Magister Administrasi Publik - Cover.pdf Download (764kB)
	Text (Abstrak) NETTI HERAWATI_2000017003_Magister Administrasi Publik - Abstrak.pdf - Published Version Download (14kB)
	Text (BAB I) NETTI HERAWATI_2000017003_Magister Administrasi Publik - BAB I.pdf - Published Version Download (66kB)
	Text (Daftar Pustaka) NETTI HERAWATI_2000017003_Magister Administrasi Publik - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (73kB)
	Text (Full Teks) NETTI HERAWATI_2000017003_Magister Administrasi Publik - Full Teks.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan pengelolaan pertambangan merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengesahkan tentang tujuan, kepentingan model penguasaan dan pengusahaan serta tata cara penguasaan sumber daya alam. Dalam pengelolaan pertambangan memerlukan sinkronisasi berbagai program pengembangan dan pemberdayaan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar wilayah usaha pertambangan sebagai bentuk tanggungjawab pengelola sesuai amanat peraturan yang mengatur. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi kebijakan serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pengelolaan pertambangan khususnya di Provinsi Kepulauan Riau terkait pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan dan pemberdayaan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau dalam konteks kebijakan pengelolaan pertambangan masih harus ditingkatkan melalui komitmen yang kuat dalam implementasi program antara pemerintah maupun pengusaha. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa dalam menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, perusahaan harus menjalankan dengan kaidah efektifitas program yang terencana dan tepat sasaran. Pemerintah dalam hal ini Gubernur harus menetapkan cetak biru untuk selanjutnya dijadikan sebagai pedoman bagi pengembang dalam menjalankan program agar menghasilkan percepatan pengembangan dan pencapaian sesuai rencana yang telah ditetapkan. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa dalam konteks implementasi kebijakan maka peran pemerintah menjadi sentral untuk memastikan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terlaksana sebagaimana mestinya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah provinsi Kepulauan Riau agar segera menyusun cetak biru Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang sinkron dengan agenda pembangunan daerah.

Actions (login required)

View Item