HANUM, ATIIKAH and Endri, Endri and Irman, Irman (2025) ANALISIS YURIDIS DAMPAK PENERAPAN KETENTUAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Atiikah Hanum_2105040022_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (308kB)
	Text (Abstrak) Atiikah Hanum_2105040022_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (95kB)
	Text (BAB I) Atiikah Hanum_2105040022_Ilmu Hukum_BAB I.pdf - Published Version Download (214kB)
	Text (Daftar Pustaka) Atiikah Hanum_2105040022_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (234kB)
	Text (Full Teks) Atiikah Hanum_2105040022_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (855kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana penipuan, yang diatur dalam KUHP baik versi lama maupun baru, merupakan perbuatan curang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hukuman pidana pada dasarnya bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, dan tujuan tersebut tertuang dalam undang-undang. Tujuan utama pemidanaan adalah melindungi masyarakat dan membina pelaku kejahatan. Dalam KUHP yang baru, terdapat jenis pidana alternatif seperti pengawasan dan kerja sosial. Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan penjara dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman penjara. Dengan kata lain, pidana alternatif ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Rumusan masalah dari penelitian adalah bagaimana dampak penerapan sanksi dalam tindak pidana penipuan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan ketentuan pidana dalam tindak pidana penipuan berdasarkan KUHP dalam memberikan efek jera dan mencapai tujuan pemidanaan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif. Dimana dalam jenis penelitian ini mengkaji suatu masalah yang hendak diteliti adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah aturan perundang-undangan terkait masalah hukum terkait. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Substansi perbedaan sanksi antara tindak pidana penipuan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru adalah fokus pada pidana penjara untuk KUHP Lama sedangkan untuk KUHP Baru munculnya pidana alternatif yaitu selain pidana denda dengan bentuk denda Kategori V. Adanya opsi pidana alternatif seperti pembebasan bersyarat, pidana denda, pidana kerja sosial, dan pidana pengawasan diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mengurangi tingkat hunian lembaga pemasyarakatan yang semakin padat. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir dampak buruk dari pemenjaraan yang berlebihan, serta memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencantuman jenis pidana alternatif seperti pengawasan, kerja sosial, denda, dan bersyarat dalam KUHP mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Paradigma tersebut menekankan pada pembinaan dan restorasi pelaku tindak pidana, sehingga pidana penjara tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai tujuan pemidanaan yang lebih efektif.

Actions (login required)

View Item