Tiffani Putri, Aurellia and Darmawan, Eki (2025) EFEKTIVITAS PENANGANAN DAN PENGENDALIAN KASUS MALARIA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Aurellia_Tiffani_Putri_2105010016_Ilmu Pemerintahan-Cover.pdf - Published Version Download (335kB)
	Text (Abstrak) Aurellia_Tiffani_Putri_2105010016_Ilmu-Pemerintahan-Abstrak.pdf - Published Version Download (78kB)
	Text (BAB 1) Aurellia_Tiffani_Putri_2105010016_Ilmu-Pemerintahan-Bab 1.pdf - Published Version Download (181kB)
	Text (Daftar Pustaka) Aurellia_Tiffani_Putri_2105010016_Ilmu-Pemerintahan-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (150kB)
	Text (Full Teks) AURELLIA_TIFFANI_PUTRI_2105010016_ILMU PEMERINTAHAN-Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Malaria merupakan penyakit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Anopheles Betina. Pada tahun 2024 Kepri menyumbang angka malaria yang signifikan, dikarenakan ada salah satu daerah yang terjadi KLB (Kejadian Luar Biasa) Malaria. PermeKes No. 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria menjadi acuan dalam membuat program penanganan dan pengendalian malaria di daerah Indonesia termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pengendalian kasus malaria di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana data primer dan data sekunder yakni wawancara, dokumen, dan studi kepustakaan diinterpretasikan pada sudut pandang peneliti. Kemudian hasil tersebut dituangkan pada teori efektivitas kebijakan menurut Nugroho menggunakan lima indikator yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya dalam pelaksanaannya belum ada kerjasama yang kuat terhadap lintas sektor sektor antar lembaga maupun swasta, serta kebijakan dalam mengeliminasi malaria di Provinsi Kepulauan Riau seperti SK Gubernur sebagai payung hukum yang belum disahkan sebagai acuan untuk eliminasi daerah. Harapan untuk kedepannya semoga dalam kegiatan eliminasi malaria ini lebih ditingkatkan lagi terutama dalam kerjasama di lintas sektor baik antar lembaga maupun swasta serta daerah di Provinsi bisa menjadi daerah eliminasi malaria yang ditargetkan tahun 2025 nanti.

Actions (login required)

View Item